NSI.com – ANGGOTA Komisi XI DPR RI Bertu Merlas mendorong Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk mencari cara, guna meyakinkan investor untuk berinvestasi di kawasan ibu kota negara (IKN) Nusantara. . Hal ini disampaikan Merlas, sebagaimana dilansir dari laman dpr.go.id, lantaran Ia mendapatkan laporan bahwa badan otorita IKN hingga kini belum mendapatkan kucuran dana dari APBN, akibat belum keluar dan diterimanya Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Tahun 2023 dari pemerintah pusat ke badan otorita.
“Saya kira kalau APBN tentunya melalui tahapan. Ada tahapan yang harus kita lalui, sehingga anggaran itu bisa meluncur. Tapi kalau swasta, tidak ada APBN, tidak ada tahap yang harus dilalui. Kalau bosnya ok, bosnya yakin, itu bisa langsung meluncur kapan saja, tinggal bagaimana (cara) Bapak (Bambang,red) meyakinkan investor-investor ini untuk memulai investasi di IKN,” ujar Bertu Merlas yang disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI dengan Kepala Badan Otorita IKN di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/2/2023).
Sebelumnya, Merlas juga sempat menyebutkan bahwa saat ini IKN masih dalam tahapan perencanaan, karena dalam manajemen ada 4 langkah kerap digunakan untuk memecahkan masalah bisnis. “Kalau di manajemen itu ya pak, ada plan-do-action-check. Sampai sekarang yang saya lihat (pembangunan IKN) baru plan aja belum do karena sampai sekarang juga seperti yang Bapak sampaikan bahwa DIPA juga belum ada, uangnya juga belum ada. Nah, bagaimana Bapak bisa menyelesaikan (target) 559 hari lagi ini?” tanyanya.
Pada kesempatan yang sama, Bertu Merlas juga memberikan masukan mengenai cara meyakinkan investor terhadap rencana IKN ini. Ia menyarankan agar Badan Otorita perlu berkoordinasi dengan Kementerian-PU, karena menurutnya instansi tersebut memiliki anggaran yang ditujukan untuk pembangunan IKN. “Ini sebagai masukan saja dari saya, bahwa Bapak juga harus berkoordinasi dengan Kementerian-PU. Bahwa di situ juga ada anggaran untuk memulai (pembangunan IKN). Jadi sudah nampak dulu pemerintah ini serius baru para investor ini yakin untuk memulai dari proses pembangunan di ibu kota negara ini,” tutur Anggota Badan Anggaran DPR RI itu.
Seperti diketahui sebelumnya, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono menyebutkan bahwa saat ini DIPA untuk tahun 2023 belum juga turun, Padahal, saat ini pihak Otorita telah memiliki bagian yang berwenang untuk mengurus anggaran. Otorita IKN telah mengajukan anggaran sebesar Rp650 miliar dan telah disetujui oleh Kemenkeu. Pada tahap pertama ini akan diterima sekitar Rp250 miliar, untuk membiayai program dukungan manajemen dan program kawasan pengembangan strategis. “Sebagai institusi baru, cukup yang penting bagi kami adalah jangan sampai terlalu lama organisasi ini tanpa DIPA, Pak. Anggaran mungkin ada tapi DIPA-nya belum ada ini,” ujar Kepala Otorita IKN.
Editor : Redaksi NSI
