NSI.com, JAKARTA – Rencana pembentukan poros besar atau Koalisi Besar terdiri dari 5 Parpol yakni Golkar, Gerindra, PKB, PAN dan PPP yang diberi nama Koalisi Indonesia Raya Bersatu (KIRB), memiliki maksud tersendiri. Pengamat politik Adi Prayitno memprediksi, rencana poros besar ini dibentuk untuk memenangkan pemilihan presiden hanya dalam satu putaran. “Poros besar ini bisa menyatukan konsolidasi dan menyatukan kepentingan mejadi koalisi besar, memastikan kemenangan mereka itu satu putaran lah,” ujar Adi dalam keterangannya pada Selasa (4/4/2023).
Pertemuan antara 5 ketua umum Parpol tersebut, menurut Adi menjadi tanda-tanda adanya penjajakan politik, dalam membentuk poros besar antara Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) terdiri Golkar, PAN dan PPP dengan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) terdiri partai Gerindra dan PKB. Rencana tersebut sangat mungkin terwujud. Sebab, kelimanya adalah partai politik pendukung pemerintahan Jokowi. “Prospeknya tentu cukup memungkinkan, karena kelima partai ini adalah partai-partai pendukungnya jokowi,” jelasnya.
Dari sisi wacana, visi, dan gagasan, menurut Adi tidak ada kendala di antara kelima partai politik tersebut. Namun, lain cerita ketika bicara siapa yang akan diusung sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Adi bertanya-tanya, siapa calon presiden dan wakil presiden yang akan mereka dukung, apakah Prabowo-Cak Imin, Prabowo-Ganjar, Prabowo-Airlangga, dan seterusnya. “Karena kalau kita lihat, koalisi besar ini kan punya problem tersendiri, yaitu ketika ketum-ketum partai masih ngotot untuk maju pilpres. Itu yang saya kira menjadi kesulitan pada level praktik,” kata Adi.
Sementara itu, Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga menilai, peluang bergabungnya KIB dan KIR menjadi Koalisi Indonesia Raya Bersatu sangat terbuka lebar, pascasilaturahmi antarketua umum partai politik pendukung pemerintah di DPP PAN, Ahad (2/4/2023) lalu. Jika hal itu terwujud, Jamaluddin menyarankan sebaiknya koalisi besar tersebut, tidak melibatkan PDI Perjuangan agar Pemilu 2024 tetap memiliki 3 pasang Capres dan cawapres. “Koalisi besar ini diharapkan tidak melibatkan PDIP. Kalau bisa terwujud, maka pada Pilpres 2024 diharapkan tetap ada tiga pasangan capres yang maju,” harap Jamiluddin.
Ia menambahkan, jika KIRB terbentuk, maka nantinya PDI Perjuangan mau tidak mau, harus mengusung capres dan cawapres sendiri. Hal ini demi mencegah keterbelahan di Pemilu 2024. “Dengan begitu, akan ada pasangan capres dari koalisi besar, PDIP dan Koalisi Perubahan. Pilihan ini diharapkan dapat meminimalkan keterbelahan di tengah masyarakat,” ungkapnya.
Soal isu pembentukan koalisi besar, sambung Jamiluddin, pasti ada untung maupun rugi jika itu terbentuk pada Pemilu 2024. Peluang terjadinya 2 pasang capres-cawapres semakin besar juga. “Plusnya, pasangan capres yang diusung berpeluang hanya dua. Kalau hal ini terwujud, maka Pilpres 2024 cukup satu putaran. Pilpres satu putaran dapat menghemat anggaran. Hal ini pas di tengah APBN yang relatif berat,” kata dia.
Ruginya, jika hanya ada dua pasangan calon, maka Rakyat tidak banyak diberi alternatif pilihan. Padahal idealnya demokrasi diharapkan memberi lebih banyak pilihan. Apalagi masyarakat Indonesia yang begitu heterogen. Selain itu, lanjutnya, keterbelahan akan semakin menguat di tengah masyarakat.
Padahal keterbelahan akibat Pilpres 2019 masih menguat. “Minus lainnya, bila koalisi besar menang pada Pilpres 2024, maka dominasi partai pendukung pemerintah sangat kuat. Hal ini dapat memperlemah DPR dalam pengawasan, seperti yang terjadi saat ini. DPR praktis sangat lemah dihadapan pemerintah,” katanya.
Sebaliknya, bila Koalisi Perubahan yang menang, DPR berpeluang sangat kuat. Sebab, Koalisi besar akan mendominasi DPR, yang akan terus mengganggu pemerintah. “Pemerintah akan terus jadi bulan-bulanan, sehingga sulit bekerja maksimal karena minimnya dukungan dari DPR,” pungkasnya.
Sumber : Republika.co.id | Editor :TMC
