NSI.com, JAKARTA – Dewan Pakar DPP Partai Golkar, baru-bari ini menggelar rapat internal, untuk mengevaluasi hasil Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar 2019, yang menetapkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, menjadi bakal calon presiden (bacapres). Sebagaimana dikatakan Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam, bahwa rapat digelar di kediaman Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono, Jalan Cipinang-Cempedak, Jakarta Timur, Minggu (9/7/2023), untuk mengevaluasi Pencapresan Airlangga. “Padahal kan sudah hampir empat tahun ya, tetapi kejelasan DPP Golkar terhadap keputusan munas itu belum kelihatan,” ujar Ridwan dihubungi wartawan, Minggu.
Ia mengungkapkan, Golkar memang sudah membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) pada tahun lalu, bersama Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), untuk menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Namun pergerakan KIB sampai saat ini tidak jelas. Sebab, 3 partai politik (parpol) menunjukan sikap berbeda, soal pengusungan bacapres.
Bahkan, PPP sudah menjalin kerja sama politik dengan PDI-P, mendukung Ganjar Pranowo sebagai bacapres. Sedangkan, Golkar dan PAN belum mementukan langkah politiknya. “Nah, ini kita akan evaluasi, dalam artian dibahas lah, karena fungsinya dewan pakar ini kan para pemikir lah, senior-senior Partai Golkar yang sudah berpengalaman,” papar Ridwan, seraya menandaskan, ia akan mendorong agar Dewan Pakar Partai Golkar segera mengeluarkan rekomendasi.
Alasannya, saat ini Golkar dianggap tak leluasa bergerak, salah satunya karena Airlangga sebagai ketua umum berada di Kabinet Indonesia Maju sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik. Lebih lanjut Ia mengungkapkan, bahwa keputusan Munas Golkar 2019 juga tak lepas dari kepentingan Istana. Maka, posisi Airlangga bisa terancam jika bertindak di luar keinginan Istana. “Akhirnya dia (Airlangga) ditawan, Golkar juga ditawan dengan keputusan munas itu,” ungkapnya.
Diketahui saat ini Partai Golkar belum menentukan sikap politiknya, untuk mendukung bacapres tertentu. Meski begitu, Golkar sempat menunjukkan keakraban dengan Partai Gerindra. Golkar pun sempat ingin mendorong pembentukan koalisi besar, dengan menggabungkan KIB dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR), yang berisi Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Tujuannya, untuk mendorong agar Airlangga bisa menjadi bakal calon wakil presiden (bacawapres) mendampingi Prabowo.
Sumber : Kompas.com | Editor : Redaksi NSI
