HUKUM – Laman 18 – Nusantara Satu Info

Kejagung Gandeng BPKP, Hitung Dugaan Kerugian Negara Rp.1 Triliun di Kasus BTS Kominfo

nusantarasatuinfoNovember 18, 2022

by nusantarasatuinfoNovember 18, 202201150

NSI.com, JAKARTA – Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, saat ini masih menghitung seberapa besar nilai kerugian negara dalam perkara...

HUKUM

Komisi VII : Kapolri Diminta Tindak Tegas Oknum Bekingi Tambang Ilegal

nusantarasatuinfoNovember 11, 2022

by nusantarasatuinfoNovember 11, 202201069

NSI.com – ANGGOTA Komisi VII DPR RI Sartono Hutomo meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, bertindak tegas terhadap dugaan oknum pejabat Polri menjadi beking penambangan...

HUKUM

KPK Tetapkan Hakim Agung Gazalba Saleh Tersangka Suap di MA

nusantarasatuinfoNovember 10, 2022

by nusantarasatuinfoNovember 10, 20220515

NSI.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Hakim Agung Gazalba Saleh (GS) sebagai tersangka, dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA)....

HUKUM PEMILU

Hadar : Perppu Pemilu Dibuat Transparan untuk Penetapan Dapil Baru

nusantarasatuinfoNovember 9, 2022

by nusantarasatuinfoNovember 9, 20220354

NSI.com, JAKARTA – Peneliti senior Network for Democracy and Electoral Integrity (NETGRIT), Hadar Nafis Gumay mendesak, agar proses pembuatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pemilu,...

HUKUM Nasional

Jokowi Diminta Turun Tangan soal Dugaan Upeti ke Oknum Jenderal Polisi

nusantarasatuinfoNovember 9, 2022

by nusantarasatuinfoNovember 9, 202201234

NSI.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta tidak tinggal diam, terkait dugaan keterlibatan perwira tinggi Polri yang menerima aliran dana dari tambang-tambang ilegal. “Berhubung...

HUKUM

Buntut Pengakuan Ismail Bolong, KPK Sambut Rencana Mahfud Usut Mafia Pertambangan

nusantarasatuinfoNovember 9, 2022

by nusantarasatuinfoNovember 9, 202201527

NSI.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik, rencana Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD yang akan berkoordinasi terkait pengakuan...

HUKUM Nasional

Anggota DPR Minta Kapolri Tak Diam soal Pernyataan Ismail Bolong

nusantarasatuinfoNovember 7, 2022

by nusantarasatuinfoNovember 7, 202201677

NSI.com, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Santoso, meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo segera mengusut fakta sesungguhnya, seputar pernyataan dan pengakuan Ismail Bolong,...

HUKUM

DPR Desak Pemerintah Segera Tindak Perusahaan Farmasi Nakal

nusantarasatuinfoNovember 3, 2022

by nusantarasatuinfoNovember 3, 20220859

NSI.com – ANGGOTA Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago mendesak pemerintah, melalui Kementerian Kesehatan untuk segera menindak tegas perusahaan farmasi, pelaku pengoplos obat sirop...

HUKUM

Putusan MK: Menteri Nyapres Tak Perlu Mundur, Tapi Harus Izin Presiden

nusantarasatuinfoNovember 1, 2022

by nusantarasatuinfoNovember 1, 20220739

NSI.com, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan menteri tak perlu mundur dari jabatan, jika hendak mencalonkan diri sebagai presiden (capres) atau wakil presiden (cawapres). Bunyi...

HUKUM

Produk Hukum di Hasilkan KPU Tidak Boleh Cacat Hukum

nusantarasatuinfoOktober 31, 2022

by nusantarasatuinfoOktober 31, 202201016

NSI.com, SEMARANG – Produk hukum dihasilkan KPU hendaknya harus dapat mengakomodir semua kepentingan, yakni dalam rangka penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan 2024, sesuai tata cara pembentukan...

Category : HUKUM

Kejagung Gandeng BPKP, Hitung Dugaan Kerugian Negara Rp.1 Triliun di Kasus BTS Kominfo

Komisi VII : Kapolri Diminta Tindak Tegas Oknum Bekingi Tambang Ilegal

KPK Tetapkan Hakim Agung Gazalba Saleh Tersangka Suap di MA

Hadar : Perppu Pemilu Dibuat Transparan untuk Penetapan Dapil Baru

Jokowi Diminta Turun Tangan soal Dugaan Upeti ke Oknum Jenderal Polisi

Buntut Pengakuan Ismail Bolong, KPK Sambut Rencana Mahfud Usut Mafia Pertambangan

Anggota DPR Minta Kapolri Tak Diam soal Pernyataan Ismail Bolong

DPR Desak Pemerintah Segera Tindak Perusahaan Farmasi Nakal

Putusan MK: Menteri Nyapres Tak Perlu Mundur, Tapi Harus Izin Presiden

Produk Hukum di Hasilkan KPU Tidak Boleh Cacat Hukum

HUBUNGI KAMI