NSI.com, JAKARTA – Koordinator Divisi (Koordiv) Penanganan Pelanggaran (PP) Data dan Informasi (Datin) Bawaslu RI Puadi, menyinggung pengalaman pihaknya yang sempat sistem data milikinya diretas oleh orang yang tak bertanggungjawab. Sehingga pihaknya harus meminta bantuan dari Badan Inteligen Negara (BIN) agar sistem yang ada bisa difungsikan lagi.
Hal ini diungkapkan Puadi, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Data dan Informasi Bawaslu di Hotel Grand Mercure Yogyakarta, Rabu (9/11/2022), sembari menekankan, pentingnya melibatkan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk menangani persoalan peretasan pada sistem basis data Bawaslu itu.
“Karena kemarin, belum lama ini, basis data kita sempat di-hack ya. Makanya kita mengundang BIN, Deputi 6 kalau enggak salah untuk meluruskan. Repot kalau kita punya data, data ini di-hack oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab,” ungkapnya.
Lebih lanjut Puadi mengakui, memang tidak mudah untuk membangun sistem data berbasis teknologi yang handal dan aman. Terlebih, jika membayangkan sistem data itu diretas oleh pihak tak bertanggung jawab. “Repot kalau kita punya data, data ini di-hack oleh tangan kanan yang tidak bertanggung jawab,” katanya.
Mulanya, Puadi menyampaikan kepada jajaran Koordiv PP Datin Bawaslu Se-Indonesia dari 34 provinsi dan kabupaten/kota. Diketahui rapat ini dalam rangka kolaborasi, koordinasi, dan sinergitas antar PP Datin terkait kesiapan data dan informasi Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu 2024.
Dimana, Puadi menjadi pihak yang membuka Rakornas Data dan Informasi Bawaslu tersebut, menaruh harapan kepada jajaran Divisi PP Datin Bawaslu, agar tak gagap teknologi (gaptek) di era digital 5.0.
Sebab itu, Puadi pun membeberkan sejumlah arahan kebijakan yang bakal dijalankan Divisi PP Datin, untuk mengawal Pemilu 2024 agar berintegritas. Total ada 5 arah kebijakan kepada PP Datin Bawaslu Se-Indonesia yang disampaikan Puadi. Yakni mulai dari peningkatan kualitas penanganan pelanggaran dan pengelolaan sistem teknologi informasi data kepemiluan bagi publik, hingga mengenai penguatan kelembagaan ke seluruh jenjang kelembagaan Bawaslu RI di seluruh Indonesia.
Selain penguatan sistem data, Puadi juga meminta para anggota yang berada di Divisi Datin Bawaslu, memilah informasi yang akan dibagikan secara luas kepada publik. Dia membagikan cerita soal didapatinya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di beberapa wilayah di Indonesia, dapat memperoleh informasi yang sumber datanya tak jelas. Padahal, menurut Puadi data tersebut seharusnya tidak bisa diakses publik secara luas.
“Beberapa hari kemudian ini ada Lampung. Saya kaget juga di Lampung, ada LSM sampai dia tahu urusan dapurnya Bawaslu Lampung, sampai urusan beli a, b, c, uang untuk beli sumur misalnya dia tau LSM tersbut,” jelasnya.
Terkait hal itu, Puadi mendorong Divisi PP Datin agar berhati-hati dalam membagikan informasi. Kendati demikian, Puadi menegaskan bahwa ia tak melarang Divisi PP Datin Bawaslu transparan dalam penyampaian informasi publik. “Saya sampaikan apakah ini LSM sudah berubah jadi BPK, hati-hati ini. Boleh kita transparan, tapi jangan orang dalam yang membongkar rahasia di Datin sendiri,” ucap dia.
Sumber : Liputan6.com | Editor : Redaksi NSI
