NSI.com, JAKARTA – Â Anggota KPU Betty Epsilon Idroos pada Focus Group Discussion (FGD) Identifikasi Disinformasi, yang digelar Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Senin (09/01/2023), mengatakan bahwa, KPU saat ini melakukan berbagai upaya untuk menghadapi disinformasi, yaitu memetakan informasi yang akan hadir dalam hal delegitimasi terhadap KPU.
Lebih lanjut Beety mengatakan, sebagaimana dilansir dari laman kpu.go.id, bahwa KPU juga melakukan analisis media sosial, termasuk analisis media online untuk memetakan pendapat publik terhadap KPU seperti apa, negatif, netral, atau positif, serta untuk mendapatkan informasi siapa penyebar informasinya.
Selanjutnya, sambung Beety, data yang diperoleh, kemudian digunakan untuk menentukan langkah kedepan dalam pengambilan kebijakan, guna menghadapi semua berita negatif atau cenderung fitnah. Upaya ini dilakukan KPU, sambung Betty, karena saat ini sangat mudah orang menjadi penyebar informasi dan tidak mementingkan benar atau salahnya. “Seseorang bisa produce informasi, apakah informasi itu benar atau tidak, belakangan, yang penting tujuannya tercapai dulu, dan akhirnya kita harus cari tahu ini penyebar pertamanya siapa dan apa targetnya,” ungkap Betty.
Selain menganalisis informasi yang beredar, lanjut Betty, KPU juga membentuk memiliki Gugus Tugas Keamanan Siber terdiri dari BSSN, Kemenkominfo, Polri, BIN, dan BRIN guna menangkal dan membatasi berita hoaks tentang KPU.
Lebih lanjut, Betty menyampaikan bahwa KPU menyambut baik kedepan untuk inisiatif forum multipihak antisipasi disinformasi Pemilu 2024, untuk demokrasi Indonesia lebih baik. “KPU tidak bisa bekerja sendiri, disinformasi bisa menimpa semua hal, apa yang harus dilakukan, kanal apa efektif dilakukan, perlu didiskusikan lebih lanjut, kalaupun perlu MoU payung bersama, ” ujar Betty. Ini penting, kata Betty, karena disinformasi akan terus membayangi di setiap tahapan dan bisa menimpa siapa saja. Editor : Redaksi NSI
