NSI.com, JAKARTA – Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu, merespons pernyataan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang melontarkan pernyataan terhadap perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kembali dihembuskan oleh politisi Golkar ini. Masinton menilai, wacana tersebut seharusnya disertai dengan urgensi dan argumentasi yang kuat sebelum disampaikan ke publik. Jika tidak ada urgensi dan argumentasi yang kuat, maka pernyataan Bamsoet bisa berpotensi menjadi boomerang bagi Jokowi, jika terus disuarakan, seperti yang dialami Presiden Soeharto.
“Jika argumentasi perpanjangan masa jabatan atau penundaan pemilunya tidak diterima masyarakat dan cenderung dipaksakan, itu bisa jadi nanti menjadi bolak-balik. Bisa jadi boomerang terhadap Pak Jokowi sendiri,” kata Masinton di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (12/12), seraya menandaskan “Apa yang sudah dikerjakan akan jadi hilang seketika,” imbuhnya.
Masinton lebih lanjut mengatakan, argumentasi perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu 2024 itu, harus menyaring pendapat publik. Ia pun menegaskan semua pihak harus kembali kepada konstitusi. Apabila wacana tersebut dipaksakan, ia khawatir Indonesia akan mengulang sejarah era Soeharto. Oleh karenanya, Masinton berharap kondisi kekacauan yang mengakibatkan krisis ekonomi dan puncaknya gerakan mahasiswa Indonesia, menduduki gedung DPR tidak terjadi selama era pemerintahan Jokowi. “Kalau dipaksakan bisa seperti Soeharto dulu 1997 pemilu, dan kemudian 1997 juga Pak Harto diangkat di sidang MPR. Kemudian sejak Pak Harto dilantik di sidang MPR, muncul krisis ekonomi, berpuncak pada krisis politik dan gerakan mahasiswa menduduki DPR, dan 21 Mei Pak Harto menyatakan berhenti,” jelas Masinton.
Wacana perpanjangan masa jabatan presiden yang dihembuskan Bamsoet, respons dari hasil survei Poltracking Indonesia, yang menyebutkan 73,2 persen publik puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi dan Ma’ruf Amin. Bamsoet mempertanyakan apakah hasil survei berbanding lurus dengan keinginan masyarakat, terkait perpanjangan masa jabatan Jokowi menjadi lebih dari 2 periode. “Apakah kepuasan ini ada korelasinya, dengan keinginan masyarakat terhadap beliau (Presiden Jokowi) tetap memimpin kita melewati masa transisi ini?” kata Bamsoet dalam diskusi Proyeksi Ekonomi Politik Nasional, Catatan Tahun Kinerja Pemerintahan Jokowi-Maruf, Kamis (9/12) lalu.
Namun demikian, baru-baru ini Bamsoet mengklaim pernyataannya sekadar mengajak publik untuk berpikir. Ia menegaskan tidak meminta pemilu ditunda. “Saya kan hanya mengajak berpikir. Masa berpikir saja tidak boleh?” kata Bamsoet kepada wartawan, Sabtu (10/12)
Bamsoet lanjut menjelaskan, tahapan Pemilu 2024 sedang berjalan sesuai aturan UU Pemilu dan diyakini akan terselenggara, kecuali ada faktor alam maupun non-alam, perang, dan lain-lain yang menyebabkan pemilu tidak bisa dijalankan seluruhnya atau sebagian.
Sumber : CNN Indonesia | Editor : Redaksi NSI
