NSI.com, JAKARTA – Sehari setelah dilanting Presiden RI Joko Widodo, sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Abdullah Azwar Anas langsung mengadakan rapat dengan sejumlah pimpinan di jajaran Kementerian PAN-RB, di Jakarta, pada Kamis (8/9) lalu. Dalam rapat itu, Men PAN-RB menekankan pentingnya memiliki pola pikir yang inovatif dan tidak terkungkung pada cara-cara lama.
Dikatakannya, ada 3 poin yang ditekankan yaitu speed, inovasi, dan marketing. “Speed-nya harus kita tingkatkan, dan kantor ini tentu menjadi agen perubahan bagi semua kementerian dan lembaga,” katanya saat memimpin rapat dikutip melalui siaran pers Kementerian PAN-RB, Jumat (9/9).
Kedua, terkait inovasi. Mantan Bupati Banyuwangi ini mencontohkan inovasi dapat muncul dengan adanya kolaborasi dan sinergi antara pimpinan dan staf. Selanjutnya mengenai marketing. Mantan Kepala LKPP ini mengingatkan komunikasi merupakan hal penting dalam menyampaikan pesan. Menurutnya, cara berkomunikasi berkaitan erat dengan pencapaian target kinerja yang ditetapkan. “Apa pun yang hebat yang kita jaga di kantor ini. Kalau cara komunikasi dengan stakeholder kita tidak tepat, maka kita akan kesulitan melakukan pencapaian target,” katanya.
Dalam rapat tersebut, Sekretaris Kementerian PAN-RB Rini Widyantini melaporkan kepada Anas, ada 10 isu strategis untuk diselesaikan Kementerian PAN-RB. Pertama, isu pelaksanaan reformasi birokrasi. Kedua, penyederhanaan birokrasi. Ketiga, flexible working arrangement (FWA).
Rini menjelaskan, selama pandemi Covid-19 telah dilakukan flexible working arrangement yang mana isunya bukan hanya sekadar work from home dan work from office, tetapi bagaimana memberikan work life balance bagi ASN. “Jadi bukan sekadar kerja di rumah dan di kantor, tetapi di sini ada isu terkait digitalisasi,” ujar Rini.
Keempat terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Saat ini, Kementerian PAN-RB telah memiliki arsitektur SPBE dan tengah mendorong digitalisasi government. Kelima, berkaitan dengan peningkatan pelayanan publik termasuk di dalamnya inovasi, digitalisasi pelayanan publik dan pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP). Keenam, isu formasi papua-papua barat yang ada di Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur.
Ketujuh, peta penanganan tenaga honorer (THK-I dan THK-II). Kedelapan, mengenai kesejahteraan ASN. Kesembilan, yakni penghapusan jenis kepegawaian selain PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) yaitu tindak lanjut Peraturan Pemerintah No. 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja. Terakhir, ke-10 isu strategis Kementerian PAN-RB yaitu rencana pemindahan ASN ke Ibu Kota Negara (IKN).
Sumber : Kompas.Com | Editor : Redaksi NSI
