JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo mengatakan pergantian Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebelumnya di jabat Suharso Monoarfa, dengan pejabat yang baru yakni Muhammad Mardiono, itu merupakan urusan internal partai.
“Kan itu urusan internal PPP,” ujar Jokowi saat ditanya apakah pergantian kursi Ketua Umum PPP dari Suharso Monoarfa kepada Muhammad Mardiono akan berdampak pada posisi Suharso di Kabinet Indonesia Maju.
Presiden Jokowi kembali menegaskan persoalan pergantian ketua umum partai, agar diselesaikan di dalam internal partai yang bersangkutan. “Biar dirampungkan di wilayahnya PPP,” ucap Jokowi.
Sebelumnya Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono, ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Umum PPP menggantikan Suharso Monoarfa. Mardiono dipilih melalui Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) bertemakan “Konsolidasi dan Sukses Pemilu 2024”, yang dihadiri ketua dan sekretaris dari 27 DPW PPP se-Indonesia.
Sementara itu, Ketua Majelis Syariah PPP Mustofa Aqil Siradj mengatakan, keputusan itu diambil atas usulan berbagai pihak. Dia pun berharap keputusan itu bisa bermanfaat dan lebih baik untuk partai.
Pergantian Ketua Umum PPP merupakan buntut dari pernyataan Suharso Monoarfa, yang bicara soal isu amplop kiai yang diutarakan-nya dalam acara pembekalan kader PPP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pertengahan Agustus lalu. Suharso saat ini menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas.
Terkait hal itu, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani memastikan bahwa kabar pencopotan Suharso Monoarfa dari kursi ketua umum, tak akan mengganggu hubungannya PAN dan Golkar di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Arsul memastikan KIB akan tetap solid pasca pencopotan Suharso, sebab Mahammad Mardiono selama ini aktif sebagai koordinator PPP di koalisi tersebut.
“Saya ingin menjawab kata-katanya begini, bahwa Pak Muhammad Mardiono itu adalah Koordinator dari PPP untuk KIB selama ini. Jadi itu udah ketahuan lah jawabannya,” kata dia kepada wartawan di kompleks parlemen, Senin (5/9).
Menurut Arsul, posisi Mardiono sama dengan Asman Abnur yang aktif menjalin hubungan PAN dengan PPP dan Golkar. Begitu pula Sekjen Golkar Lodewijk Friedrich Paulus yang memfasilitasi komunikasi partainya di KIB.
Anggota Komisi III DPR lanjut mengatakan, bahwa dinamika internal partainya itu tak akan mengganggu persiapan jelang Pemilu dan Pilpres 2024. Dia membantah PPP terpecah belah usai pencopotan Suharso.
Arsul menegaskan pemberhentian Suharso tak lebih dari reorganisasi partai dan keinginan sejumlah kader untuk melakukan konsolidasi. “Jadi jangan dibayangkan PPP pecah. PPP terbelah. Insyallah tidak. Karena ini adalah hasil dari sebuah diskusi panjang di internal partai,” katanya.
Menurut dia, keputusan tersebut juga atas keresahan kader di bawah terkait elektabilitas partai yang tak kunjung melonjak dalam sejumlah hasil survei. Arsul menilai pemberhentian Suharso juga sebagai persiapan menghadapi Pemilu.
“Nah ini karena makin mendekat, hari pemilu maka memang harus kemudian diambil langkah ya reorganisasi. Realokasi fungsi-fungsi atau jabatan di partai,” katanya.
Pemberhentian Suharso dari kursi Ketum diputuskan lewat Mahkamah Partai yang menerima usulan 3 majelis PPP yakni Majelis Syariah, Majelis Kehormatan dan Majelis Pertimbangan.
Ketiga Pimpinan Majelis PPP akhirnya mengeluarkan surat fatwa ketiga pada 30 Agustus, setelah 2 surat sebelumnya tak mendapat respons dari Suharso. Surat ketiga itu meminta agar Suharso diberhentikan dari jabatan Ketua Umum DPP PPP.
Sumber : Antara News | Editor : Redaksi NSI
