NSI.com – PEMECAHAN bidang tanah atau pemecahan sertifikat tanah adalah proses mengeluarkan penerbitan bukti kepemilikan baru, untuk bagian tanah tertentu. Pecah sertifikat dapat dilakukan, jika seseorang ingin menjual sebidang atau sebagian dari luas tanah miliknya. Prosedur ini juga dapat ditempuh saat ada tanah warisan harus dibagi ke beberapa ahli waris. Misalnya, tanah warisan orangtua yang sudah meninggal dunia dan akan dibagikan kepada ketiga anaknya yang tercatat sebagai ahli waris.
Berikut syarat, cara, dan biaya pecah sertifikat tanah.
Berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebidang tanah yang sudah didaftarkan dapat dipecah secara sempurna menjadi beberapa bagian. Masing-masing hasil pemecahan tersebut, merupakan satuan bidang baru dengan status hukum yang sama dengan bidang tanah semula.
Dalam hal pemecahan sertifikat tanah, bidang tanah induknya masih ada dan tidak berubah identitasnya. Namun, luas dan batasnya mengalami perubahan. Nantinya, untuk setiap bidang tanah akan dibuatkan surat ukur, buku tanah, dan sertifikat untuk menggantikan surat ukur, buku tanah, serta sertifikat asalnya.
Permohonan pemecahan tanah dapat dilakukan dengan cara mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional atau Kantor Pertanahan sesuai domisili. Selanjutnya, pemohon akan diarahkan untuk mengisi formulir permohonan pemecahan sertifikat tanah yang dilengkapi dengan meterai cukup.
Permohonan pemecahan bidang tanah yang telah didaftarkan diajukan oleh pemegang hak atau kuasanya, dengan menyebutkan untuk kepentingan apa pemecahan dilakukan. Dikutip dari laman Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN, sebelum mendatangi Kantor Pertanahan, pemohon harus menyiapkan beberapa hal, antara lain:
- Identitas diri
- Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon,
- Pernyataan tanah tidak sengketa,
- Pernyataan tanah dikuasai secara fisik dan
- Alasan pemecahan.
Secara lebih rinci, berikut beberapa berkas atau dokumen persyaratan pemecahan sertifikat tanah:
- Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas meterai cukup
- Surat kuasa jika dikuasakan
- Fotokopi identitas pemohon (Kartu Tanda Penduduk/KTP) dan kuasa jika dikuasakan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
- Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum, bagi badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.
- Sertifikat tanah asli
- Rencana tapak (site plan) dari pemerintah kabupaten/kota setempat.
Proses pemecahan sertifikat tanah di Kantor Pertanahan membutuhkan waktu penyelesaian sekitar lima belas hari kerja.
Terkait simulasi biaya pemecahan sertifikat tanah. Maka tarif atau biaya pecah sertifikat tanah, dihitung berdasarkan jumlah bidang dan luas masing-masing bidang pemecahan. Simulasi perhitungan dapat dilakukan melalui situs Kementerian ATR/BPN dengan mengklik https://apis.atrbpn.go.id/Layanan/Mutasi/Pemecahan.
Berikut langkah-langkahnya:
- Masukkan jumlah bagian tanah yang akan dipecah
- Masukkan luas tanah dalam satuan meter persegi
- Pilih tujuan penggunaan tanah yang akan dipecah, yakni pertanian maupun non-pertanian
- Klik “Tambah Bidang”
- Selanjutnya, masukkan provinsi lokasi tanah yang akan dilakukan pemecahan
- Klik “Hitung Biaya”.
- Berikutnya, situs Kementerian ATR/BPN akan menunjukkan biaya pemecahan sertifikat tanah di Kantor Pertanahan.
Sebagai contoh, seseorang memiliki tanah seluas 250 meter persegi di Jawa Tengah dan ingin dipecah menjadi tiga bagian yang akan digunakan untuk non-pertanian. Hasilnya, total biaya pecah sertifikat tanah yang akan dibayarkan adalah Rp 570.000, dengan perincian Rp 420.000 untuk pengukuran dan Rp 150.000 untuk tarif pendaftaran.
Sumber : Kompas.com | Editor : Redaksi NSI
