NSI.com, JAKARTA – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengumumkan ada 3 investor yakni PT Summarecon Agung Tbk (Summarecon), PT Risjadson Brunsfield Nusantara – CCFG Corp (Konsorsium Nusantara), dan Korea Land and Housing Corporation (KLHC), bakal menopang pembangunan hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Hankam di Ibu Kota Negara Nusantara (IKN Nusantara) dengan nilai Investasi mencapai Rp 41 triliun. Hal tersebut dikemukakan Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono, bahwa ketiga perusahaan tersebut sudah mendapatkan Surat Izin Prakarsa Proyek (SIPP) atau Letter to Proceed (LTP) dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Saat ini tercatat ada 59 pelaku usaha dari berbagai sektor sudah mengirimkan Letter of Intent (LOI) untuk berinvestasi di IKN, yang sedang kami proses dan kami yakin jumlah tersebut akan terus bertambah. Dari jumlah tersebut, 3 pelaku usaha sudah mendapatkan SIPP untuk membangun hunian ASN/Hankam. Semoga proses selanjutnya dapat segera tuntas dan bisa langsung tancap gas di awal tahun 2023 ini,” ujar Bambang dalam keterangannya, Selasa (3/1/2022).
Adapun sektor yang diminati para investor diantaranya pada sektor pendidikan (15 LOI), infrastruktur dan utilitas (10 LOI), perumahan (8 LOI), mixed use (8 LOI), konsultan (6 LOI), kesehatan (5 LOI), perkantoran swasta dan BUMN (3 LOI), perkantoran pemerintah (2 LOI), dan teknologi (2 LOI).
Terkait hal tersebut, Sekretaris Perusahaan Summarecon, Jemmy Kusnadi saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya sangat bangga dapat terlibat dalam pembangunan IKN Nusantara dan Summarecon akan selalu mendukung proyek yang dapat memberikan dampak positif untuk perekonomian bangsa. “IKN Nusantara adalah proyek bersejarah dan kami bangga dapat menjadi bagian dari sejarah Indonesia,” jelas Jemmy.
Dengan telah diperolehnya SIPP, maka para investor, kata Bambang, untuk tahap selanjutnya mereka akan melakukan studi kelayakan yang komprehensif, mencakup konsep desain, ruang lingkup proyek, dan rekomendasi teknologi yang mengoptimalkan project life cycle cost. “Penting untuk dipahami, para investor tersebut sekarang harus menyusun studi kelayakan dan akan diserahkan ke Pemerintah paling lambat enam bulan kemudian. Jadi dengan adanya izin, bukan berarti langsung membangun,” jelas Bambang.
Lanjut dikemukakan Bambang, rencananya, hunian yang dibangun 3 investor tersebut, akan mampu menampung kurang lebih 14.500 ASN dan Hankam di 184 tower yang berada di beberapa area, yaitu Pusat Pelayanan WP1A-1, Pemerintahan Timur WP1A-1, Hunian TNI WP1A-1, dan WP1B Tahap 1. Ketiga investor ditargetkan menuntaskan pekerjaannya pada tahun 2024, sehingga dapat beroperasi pada Agustus-Desember 2024 mendatang.
Total nilai investasi dari ketiga investor sebesar Rp. 41 triliun dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Rincian Summarecon sebesar Rp. 1,67 triliun, Konsorsium Nusantara sebesar Rp. 30,8 triliun dan KLHC sebesar Rp. 8,65 triliun rupiah.
“Melalui skema KPBU dipastikan negara dan tidak ada pihak yang dirugikan,” jelas Bambang.
Sumber : Detikcom | Editor : Redaksi NSI
