Nusantara Satu Info
Nasional PEMILU

Pemilu Jadi Sarana Integrasi Bangsa, Namun Perlu Mitigasi Resiko Konflik

NSI.com, JAKARTA – Salah satu tujuan pemilu adalah membentuk pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Dengan demikian penyelengaraan pemilu pada prosesnya, tidak terlepas dari persaingan bahkan berujung pada konflik. Sebagaimana dilansir dari laman kpu go.id, disebutkan bahwa meski hal itu legal, namun konflik harus dihindari, apabila mengarah pada benturan fisik. Oleh karenanya, peran tokoh agama pada situasi ini menjadi penting, untuk memberikan pemahaman kepada umat bahwa tujuan pemilu adalah membentuk pemerintahan, dari proses yang damai dan menyejukkan.

“Peran tokoh agama tidak sekadar menjadi pemadam kebakaran, tapi juga mendesain, menyiapkan, mengantisipasi (istilahnya kalau dalam pemilu dan pemilihan kepala daerah ada manajemen risiko), sehingga kita menyiapkan sejak awal potensi-potensi problemnya apa, sehingga kita bisa mitigasi sejak awal,” ujar Ketua KPU Hasyim Asy’ari bersama Anggota KPU Mochammad Afifuddin, saat menerima audiensi Lintas Tokoh Agama, baru-baru ini berlangsung di Gedung KPU.

Lebih lanjut dikatakan Hasyim, bahwa terkait dengan tugas KPU yakni sebagai penyelenggara pemilu tentu akan bersikap adil, berintegritas dan profesional. “Bagaimana menjaga kedekatan dengan semua peserta pemilu, dengan semua calon, kontestan supaya kemudian integritas, imperialitas lembaga maupun personel KPU dapat dipercaya,” jelas Hasyim seraya menambahkan, bahwa KPU coba mendefinisikan pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Yakni sebagai ruang menyatukan masyarakat yang berbeda pilihan dan pandangan politik.

Sebelumnya Imam Besar Masjid Istiqlal, yang memimpin rombongan lintas agama mengajak semua pihak, untuk menyukseskan Pemilu 2024. Tokoh lintas agama menyadari sentimen emosi keagamaan, sering kali dibawa dalam proses politik pemilu. Oleh karena itu perlu peran bersama untuk menyadarkan masyarakat, bahwa proses pemilu harus dijalankan secara dewasa. “Atas dasar itu kami juga meminta masukan. Kami sudah melakukan mapping, kami tidak akan masuk domain politik praktis tapi memberikan penyejukan, penyegaran dan penyadaran,” ujar Nasarudin.

Editor : Redaksi NSI

Related posts