Nusantara Satu Info
Nasional News

Warga Jakarta Menggugat, Minta MK Cabut Kewenangan Polri Terbitkan SIM

Ilustrasi. Seorang warga melakukan ujian praktik untuk mendapatkan SIM di lingkungan kantor polisi. (ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah)
Bagikan :

NSI.com, JAKARTA – Seorang warga Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Leon Maulana Mirza Pasha, melayangkan gugatan terhadap pasal 87 Ayat 2 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan (LLAJ) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam gugatannya ITU, Leon meminta agar MK menghapus pasal di atas, dengan memberikan kewenangan Surat Izin Mengemudi (SIM) diterbitkan oleh menteri terkait.

Melansir dari situs resmi MK, permohonan itu diregister dengan nomor 71/PUU/PAN.MK/AP3/07/2023. Dalam keterangan pemohon yang diterima Kamis (6/7), gugatan itu diajukan ke MK pada Senin (3/7). “Menyatakan pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai ‘Surat Izin Mengemudi’ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh menteri yang bertanggungjawab di bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” demikian permohonan Leon ke MK dikutip dari keterangannya.

Related posts

CorsicanDutchEnglishFilipinoFrenchGermanIndonesianItalianKoreanRussianSpanishThai
Hubungi Redaksi NSI