NSI.com, SAMARINDA – Opsi penundaan pilkada serentak yang diwacanakan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, beberapa waktu lalu kini menuai polemik. Menurut mantan Ketua KPU Kaltim sekligus sebagai pengamat dari Universitas Mulawarman Samarinda, Muhammad Taufik, bahwa wacana penundaan disampaikan Bawaslu itu, sangat bergantung pada kesiapan KPU RI dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
“Keputusan untuk melakukan pelaksanaan pemilu dan pilkada secara serentak, pada tahun yang sama pada 2024, merupakan wewenang KPU RI terkait kesiapan dan jadwal pelaksanaannya. Sedangkan masalah keamanan menjadi tanggung jawab Polri,” jelas Taufik di Samarinda, Minggu (16/7), sembari menandaskan pernyataan Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho, tentang kesiapan Polri mengamankan Pemilu 2024. “Situasi dan keputusan terkait pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 masih bisa berubah seiring waktu, dan tergantung pada faktor-faktor lain yang mempengaruhi proses tersebut,” ujar Taufik.
