Nusantara Satu Info
Daerah HUKUM

Setkab Gelar DKT Transformasi Digital, Agar Pembentukan Permen/Perka Efektip dan Terintegrasi

Bagikan :

NSI.com – SEKRETARIAT Kabinet (Setkab) melalui Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Kemananan (Polhukam), pada Rabu (23/11), menggelar Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) penguatan manajemen Kabinet melalui transformasi digital dan kolaborasi, agar pembentukan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga (Permen/Perka) yang harus memerlukan persetujuan Presiden bisa berlangsung Efektif dan Terintegrasi.

Sebagaimana dilansir dari laman setkab.go.id, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional (Asdep HI) Johar Arifin menyampaikan, bahwa latar belakang penyelenggaraan DKT ini adalah perkembangan teknologi informasi yang terus melaju dengan cepat, termasuk di sektor pemerintahan.

“Hal tersebut juga diupayakan oleh Sekretariat Kabinet, khususnya dalam pelaksanaan pekerjaan dan mekanisme proses pekerjaan sejak ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021, tentang Pemberian Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga,” katanya dalam pengantar kegiatan yang dilakukan di Hotel Mercure Jakarta Batavia, Jakarta, Selasa-Rabu (22-23/11/2022).

Johar menambahkan, perkembangan teknologi informasi dan sistem komunikasi ini dimanfaatkan pemerintah, untuk memastikan pelayanan yang diberikan dapat dilaksanakan secara cepat, efektif, dan transparan. Lebih lanjut Asdep HI mengatakan, transformasi digital diharapkan dapat membawa dampak positif, yaitu adanya perubahan paradigma mekanisme kerja manual menjadi mekanisme kerja digital, sehingga dapat membantu terwujudnya good governance dan smart governance.

“Melalui diskusi kelompok, mudah-mudahan kita bisa mengkaji, mendapatkan masukan dari para  narasumber, untuk melihat atau  menemukan mekanisme transformasi digital apa yang tepat  guna mewujudkan good governance dan smart governance,” paparnya.

Kegiatan DKT juga menghadirkan narasumber dari kementerian/lembaga (k/l) terkait, dan akademisi dari perguruan tinggi dengan maksud dan tujuan menyinergikan antara perspektif akademik dan praktek yang sedang berlangsung.

Selain itu, Johar menilai kolaborasi mutlak dilakukan setiap k/l dalam proses pengajuan persetujuan permen/perka tersebut kepada Presiden. “Kami melihat kolaborasi dalam rangka untuk mewujudkan proses pembentukan peraturan menteri/kepala lembaga, dalam bentuk permen/perka itu, kiranya juga sangat urgent untuk dilakukan, kolaborasi dalam hal ini, kami melihat dalam konteks k/l pemrakarsa,” tegasnya.

Kemudian, Asdep HI lebih lanjut menekankan pentingnya peran dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), dalam melakukan proses harmonisasi permen/perka. Menurutnya, kolaborasi antara Kemenkumham dan Setkab sebagai lembaga yang meneruskan kepada Presiden, merupakan kunci dalam pembentukan permen/perka. Lebih lanjut, ia menyebutkan terdapat tiga kriteria rpermen/rperka yang memerlukan persetujuan Presiden.

“Jadi prosesnya, persetujuan Presiden dilakukan terhadap peraturan menteri/kepala lembaga yang memiliki tiga kriteria, pertama adalah kriteria berdampak luas bagi kehidupan masyarakat, kemudian yang kedua adalah bersifat  strategis, dan yang ketiga adalah lintas sektor,” jelasnya.

“Jadi ada pemrakarsa k/l yang melakukan rapat-rapat panitia antarkementerian, biasanya untuk  membuat rancangan peraturan menteri/kepala lembaga. Kemudian setelah rancangan tersebut dibentuk, disampaikan untuk proses harmonisasi, dan di harmonisasi itu kemudian ditentukan perlu atau tidaknya persetujuan Presiden. Kalau perlu ditentukan persetujuan Presiden, kemudian  pemrakarsa menyampaikan permohonan persetujuan Presiden melalui Sekretariat Kabinet,” jelasnya.

Selain itu, Setkab juga telah melakukan kolaborasi dengan Kementerian Legislasi, Pemerintah Republik Korea, khususnya dalam upaya untuk pengembangan  kemampuan SDM. “Pada tanggal 2 November kemarin, Sekretariat Kabinet dan Kementerian Legislasi Korea, telah melakukan penandatangan plan of action,” ungkap Johar.

Dalam dokumen yang ditandatangani kedua lembaga tersebut, disepakati bahwa kedua lembaga akan melakukan pertukaran informasi, terkait proses pembentukan hukum dan peraturan perundang-undangan, bekerja sama dalam pengembangan kemampuan  sumber daya manusia, dan penguatan sistem informasi hukum dan peraturan perundang-undangan antara kedua lembaga.

Peserta yang hadir dalam DKT ini terdiri dari lingkungan Setkab, perwakilan k/l, dan pemerintah provinsi. Pada hari pertama, Selasa (22/11/2022), DKT diikuti 55 peserta secara daring dan luring. Kemudian, hadir sebagai narasumber Plt. Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara Y.B Susilo Wibowo, Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Amy Yayuk Sri Rahayu, dan Widyaiswara Ahli Utama Kementerian PPN/Bappenas Roni Dwi Susanto.

Selanjutnya pada hari kedua, Rabu (23/11/2022), DKT diikuti 162 peserta secara daring dan luring serta hadir sebagai narasumber yakni Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2013-2015 Hamdan Zoelva, Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Sahadatun Donatirin, serta Kepala Sub Direktorat Perencanaan dan Penyiapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham Muhammad Waliyadin. Editor : Redaksi NSI

Related posts

CorsicanDutchEnglishFilipinoFrenchGermanIndonesianItalianKoreanRussianSpanishThai
Hubungi Redaksi NSI