NSI.com, JAKARTA – Kementerian PUPR akan membangun rumah susun sebanyak 5.379 unit, senilai Rp 2 triliun tahun 2023 ini. Dari jumlah alokasi tersebut, pemerintah akan melanjutkan pembangunan hunian pekerja konstruksi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur. “(Pembangunan) rumah susun total Rp 2,002 triliun untuk pembangunan 5.379 unit,” kata Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI, Rabu (25/1/2023).
Dalam rapat itu Iwan menjelaskan, bahwa alokasi anggaran multi years contract (MYC) 2022-2023 kegiatan OPOR sebanyak 59 tower, dan lanjutan hunian pekerja konstruksi di IKN Nusantara sebanyak 22 tower terdiri dari 1.040 unit. “Pembangunan rumah susun hunian pekerja konstruksi di IKN, sebanyak 22 tower 4 lantai dengan pagu sebesar Rp 596,51 miliar. Ini adalah MYC 2022-2023. Realisasi fisik sampai akhir (2022) kemarin 89,75 persen, jadi diharapkan dalam waktu tidak terlalu lama, Februari (2023) sudah bisa dimanfaatkan dan difungsikan,” jelas Iwan.
Selain hunian untuk para pekerja konstruksi di IKN Nusantara, rusun yang akan dibangun antara lain Rusun Yayasan Al Muslim Peusangan di Aceh, Ponpes Ali Baharudin di Sumatera Utara, RSUD Raden Mattaher di Jambi, Rusun Kolaborasi Kedaung Kota Tangerang, Bina Insan Mulia Cirebon, dan Rusun Lansia Gorontalo.
Selain rusun tadi, Kementerian PUPR juga akan membangun rumah khusus (Rusus) sebanyak 3.362 unit senilai Rp 0,89 triliun, diperuntukkan bagi masyarakat terdampak bencana alam dan konflik sosial seperti di Sulawesi Tengah, Minahasa Selatan, Kabupaten Kupang, Kabupaten Sampang dan Kabupaten Lebak, termasuk pelaksanaan kegiatan OPOR 360 unit dan pembangunan rumah dinas di IKN secara multi years contract 2022-2024.
Kementerian PUPR juga akan melanjutkan program pro rakyat, melalui upaya peningkatan kualitas rumah masyarakat, lewat penyaluran bantuan rumah swadaya Rp 3,19 triliun, untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak sebanyak 145.000 unit di seluruh wilayah Indonesia, melalui skema Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), termasuk untuk mendukung Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) minimal 20 pesen.
Sedangkan untuk membantu perumahan umum dan komersial, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah agar hidupnya lebih berkualitas dan rumahnya layak huni, Kementerian PUPR akan menyalurkan bantuan pembangunan prasarana sarana dan utilitas (PSU) senilai Rp 0,38 triliun, untuk 27.825 unit di 34 provinsi, 3 lokasi PSU jalan akses perumahan dan 100 unit Rumah Inti Tumbuh Modular Tahan Gempa.
Sumber : Detikcom | Editor : TMC / Redaksi NSI
