NSI.com, JAKARTA – Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap sejumlah anomali, penggunaan dana kampanye oleh peserta pemilu dan pilkada. Kejanggalan transaksi itu diduga terkait dengan mengalirnya uang hasil kejahatan ke peserta pemilu. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan, kejanggalan itu ditemukan setelah pihaknya melakukan riset, terhadap transaksi dana kampanye peserta pemilu dan pilkada sejak tahun 2013 hingga 2019. Sampel riset adalah 325 rekening khusus dana kampanye (RKDK) yang melibatkan 1.022 kandidat.
Sebagai catatan, RKDK dibuat oleh calon presiden, calon kepala daerah, calon anggota DPD, dan oleh partai politik untuk keperluan kampanye calon anggota legislatif. Pembuatan RKDK dilakukan sebelum masa kampanye dimulai. Berdasarkan riset tersebut, kata Ivan, didapati bahwa rata-rata frekuensi transaksi di RKDK sangat rendah saat rekening baru dibuka. Frekuensi transaksi mulai meningkat pada masa kampanye, lalu melonjak tajam saat masa tenang.
