NSI.com, JAKARTA – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan mendukung, kebijakan pemerintah pusat terkait pemindahan Ibu Kota ke IKN Nusantara. Oleh karenanya, Heru akan mendiskusikannya dengan berbagai ahli hukum tata negara terkait Jakarta.
“Nanti tentunya berdiskusi dengan anggota DPRD, berdiskusi dengan yang memiliki keahlian di bidang hukum terkait tata negara. Jadi nanti kami minta kepada asisten terkait,” kata Heru kepada wartawan, di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (17/10).
Heru lebih lanjut mengatakan, adapun hal yang akan didiskusikan berkenaan dengan perubahan tata ruang, setelah berpindahnya Ibu Kota ke IKN Nusantara. Dia mengatakan Pemprov DKI akan bersinergi dengan pemerintah pusat, untuk membahas perubahan tata ruang.
“Antara lain bagaimana menyikapi itu adalah tata ruang, dukung perubahan-perubahan peruntukan tata ruang, contoh kecil saja, Kementerian SDM, Kementerian BUMN di sini akan pindah, maka Pemprov DKI harus menyesuaikan tata ruang,” jelas Heru.
“Kan tidak bisa, itu (daerah) merah. (Daerah) merah itu kan untuk kantor pemerintahan, maka bersinergi dengan pemerintah pusat, daerah sekitar pemerintahan ini ingin diapakan, misal ingin menjadi tata ruang bisnis, sehingga bangunan-bangunan milik pemerintah pusat itu bisa (digunakan),” sambungnya.
Selanjutnya, dari hasil diskusi bersama tim ahli, rekomendasinya akan dilaporkan ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), hingga ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Oleh karenanya, pihaknya secepatnya segera melakukan pertemuan dengan Ketua Bappenas Suharso Monoarfa.
“Nanti itu kita lihat dengan Kementerian Keuangan (juga), bisa untuk mendukung kegiatan di IKN. Kira-kira itu. Saya akan segera juga ketemu dengan Ketua Bappenas,” tandas Heru.
Sumber : Detikcom | Editor : Redaksi NSI
