Nusantara Satu Info
HUKUM

Pakar Hukum Nilai PN Jakpus Langgar Konstitusi Tunda Pemilu 2024

Pakar Hukum Bivitri Susanti menilai PN Jakarta Pusat tidak berwenang memutuskan penundaan tahapan Pemilu 2024. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Bagikan :

NSI.com, JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara dari STIH Jentera Bivitri Susanti menilai, putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat melanggar kontsitusi, karena PN tidak berwenang dalam memutuskan penundaan tahapan Pemilu 2024. Oleh karenanya, PN Jakarta Pusat menurutnya telah melanggar konstitusi. Lanjut dikatakan Bivitri, penundaan pemilu hanya dapat digugat melalui Mahkamah Konstitusi (MK) ataupun keputusan politik DPR. Namun ia juga mengingatkan dalam UU Pemilu tidak ada celah atau potensi penundaan Pemilu apabila tidak dengan alasan urgensi yang genting. “Jadi melanggar hukum sebetulnya putusan ini, melanggar konstitusi bahkan,” kata Bivitri saat dihubungi Kamis (2/3).

Bivitri mengaku heran, PN Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Rakyat Adil dan Makmur (Prima) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU). Putusannya, PN Jakpus meminta KPU untuk menunda tahapan Pemilu 2024 hingga Juli 2025, Seharusnya sedari awal PN Jakarta Pusat menolak perkara yang diajukan Partai Prima, lantaran bukan kewenangannya.

Related posts

CorsicanDutchEnglishFilipinoFrenchGermanIndonesianItalianKoreanRussianSpanishThai
Hubungi Redaksi NSI