Nusantara Satu Info
HUKUM News

MK Diduga Ubah Substansi Putusan, DPR Dorong Pembentukan Dewan Etik

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) saat membacakan putusan uji materi presidential threshold (PT) yang diajukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 29 September 2022. Dalam permohonannya, PKS meminta angka presidential threshold sebesar 20 persen diturunkan menjadi 7-9 persen. TEMPO/Subekti
Bagikan :

NSI.com, JAKARTA – Anggota DPR Komisi Hukum asal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil menanggapi kabar ihwal, bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) diduga mengubah substansi putusan, soal pencopotan Hakim MK Aswanto. Nasir menyebut, dugaan perubahan redaksi dalam putusan MK itu, sangat membahayakan masa depan dan integritas institusi MK.

Selain itu, Nasir menilai, dugaan perubahan ini juga berpotensi menjadikan MK sebagai alat bagi segelintir kelompok, dalam memenuhi ambisi politiknya. Oleh karenanya, Nasir mendorong MK untuk membentuk dewan etik, guna mengusut dugaan perubahan isi redaksi dimaksud. “Saya mendorong agar MK membentuk dewan etik, untuk menelusuri perubahan redaksi, sebagaimana yang terdapat dalam salinan putusan terkaitan pergantian Hakim MK Aswanto di tengah jalan,” ungkap Nasir dalam keterangannya, Ahad (29/1).

Related posts

CorsicanDutchEnglishFilipinoFrenchGermanIndonesianItalianKoreanRussianSpanishThai
Hubungi Redaksi NSI