NSI.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebutkan, bahwa biaya untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tak sebesar jika merenovasi Jakarta. Hal tersebut dikemukakan Menteri Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, bahwa ibu kota negara dipindah, karena urbanisasi yang masif dan kerusakan lingkungan terjadi di Pulau Jawa, khususnya Jakarta.
Jika diperkiraan, dana untuk pembangunan IKN sebesar Rp600 triliun, maka anggaran yang dibutuhkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dialokasikan sebesar 20 persen, maka sekitar Rp120 triliun negara mengalokasikan melalui APBN. Basuki lanjut menjelaskan daya dukung Jakarta sebagai ibu kota negara sangatlah terbatas. Mulai dari ketersediaan air baku, penduduk, pengembangan ekonomi, transportasi dan lain-lain.
