NSI.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto, menyampaikan laporan perkembangan pengadaan tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN), dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Senin (6/2). “Kami tegaskan bahwa dalam proses pengadaan tanah pada lokasi IKN, tetap memperhatikan keberadaan tanah-tanah masyarakat dan masyarakat adat yang diakui dan dilindungi keberadaannya,” jelas Hadi.
Lebih lanjut dikemukakan Hadi, dalam pengadaan tanah pihaknya mengacu pada UU No.2 Tahun 2012, Perppu No.2 Tahun 2022 dan Perpres No. 65 Tahun 2022 tentang perolehan tanah dan pengelolaan pertanahan di IKN serta peraturan terkait lainnya. Saat ini, pengadaan tanah di lokasi IKN meliputi wilayah 1A terpadu sejumlah 330 bidang, SPAM Sepaku dan jaringan transmisi sejumlah 163 bidang, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) IKN 31 bidang, jalan tol 933 bidang dan Bendungan Sepaku Semoi sejumlah 414 bidang.
