JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md menjamin bahwa pemerintah akan memenuhi seluruh anggaran Pemilu tahun 20024. Namun, pemerintah meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengkaji ulang anggaran kebutuhan pembangunan kantor/gudang serta kenaikan honorarium bagi badan ad hoc.
“Pemerintah menjamin bahwa biaya akan disediakan. Tetapi untuk yang sifatnya tidak pokok, misalnya pembangunan kantor, kenaikan honor, kenaikan jumlah TPS dan sebagainya, itu nanti kita diskusikan. Apakah perlu membangun kantor dalam situasi seperti sekarang? Honornya apa perlu seperti diusulkan sekarang, misalnya (naik) 30 persen dan seterusnya,” ujar Mahfud MD usai menggelar pertemuan dengan KPU dan Kemenkeu di kantornya, Kamis (4/8).
Adapun total anggaran dibutuhkan KPU untuk tahapan pemilu dan persiapan pada 2022 sebesar Rp8,06 triliun. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran KPU 2022 telah teralokasi Rp2,45 triliun, sehingga ada kekurangan sebesar Rp5,6 triliun. Pada 26 Juli, melalui surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor 5-336/AG/AG 5/2022, pemerintah baru menyetujui tambahan anggaran KPU sebesar Rp1,24 triliun.
