Nusantara Satu Info
Nasional PEMILU

Mahfud : Jika Pemilu 2024 Ditunda, Bisa Terjadi Gangguan Terhadap Hukum

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (15/2/2023). Rapat membahas penjelasan DPR terhadap RUU Perubahan tentang Mahkamah Konstitusi (MK). (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Bagikan :

NSI.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan di sela-sela kunjungan kerjanya ke Sulawesi Utara, bahwa jika Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ditunda, maka akan ada masalah dan terjadi gangguan hukum. “Oke pemilu ndak jadi, terus caranya ini gimana dong kalau harus ditunda, diubah UUD,” kata Mahfud Md di Manado, Sabtu (18/3) seraya mengungkapkan, mengubah Undang-Undang Dasar memakan biaya politik, biaya sosial, juga biaya uangnya itu akan jauh lebih mahal daripada menunda Pemilu 2024.

Seperti dilansir dari Antara, Mahfud MD meminta masyarakat untuk berpikir, jika tanggal 20 Oktober tahun 2024 masa jabatan Presiden Jokowi habis, karena menurut konstitusi pasal 7 disebut pemilu 5 tahun sekali, masa jabatan presiden 5 tahun. “Jadi tanggal 20 Oktober habis, terus karena ada keputusan Mahkamah Agung atau pengadilan ditunda pemilu, ya harus mengubah Undang-Undang Dasar, karena MPR atau DPR tidak bisa membuat undang-undang mengubah jadwal Pemilu,” ujar Mahfud Md sembari menegaskan, bahwa jadwal Pemilu tersebut adalah muatan konstitusi bukan muatan undang-undang, ujarnya.

Related posts

CorsicanDutchEnglishFilipinoFrenchGermanIndonesianItalianKoreanRussianSpanishThai
Hubungi Redaksi NSI