NSI.com – KEPALA Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi mengatakan, bahwa lembaganya terus mendorong keterlibatan swasta dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Untuk itu, LKPP telah menerbitkan Peraturan LKPP Nomor 1 tahun 2023, tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha KPBU di Ibu Kota Nusantara. Hal tersebut disampaikan Hendrar, usai meninjau IKN, pada Senin (10/4/2023). “80 persen pembangunan IKN memang dirancang untuk didanai oleh investasi swasta, 54 persennya akan diupayakan melalui skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU, sedangkan sekitar 26 persen lainnya merupakan komponen investasi swasta murni,” ujarnya dikutip dalam keterangan resmi, Senin.
Lebih lanjut dikatakan Hendrar, pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung dan melakukan pendampingan, terhadap proses penyediaan infrastruktur serta barang/jasa di IKN. Salah satu fokusnya adalah agar proses pembangunan IKN bisa langsung berdampak dalam menggerakan ekonomi sekitar. “Kami telah menerbitkan Peraturan LKPP Nomor 5 tahun 2022 terkait persiapan, pembangunan, pemindahan, serta penyelenggaraan IKN. Prinsip yang kita tekankan dalam aturan tersebut adalah terkait pengutamaan lingkungan, pengutamaan produk dalam negeri, pelaku usaha lokal, tenaga kerja lokal, dan material lokal,” terang Hendrar.
Dalam tinjauannya, mantan Wali Kota Semarang ini mengapresiasi progres pembangunan di IKN Nusantara, yang menurutnya ada dalam tren positif. Oleh karenanya, ia pun mengaku optimis target pembangunan IKN Nusantara yang telah direncanakan dapat tercapai. “Proyek pembangunan saat ini yang sudah berjalan sekitar 25 persen kiranya dapat mencapai target 100 persen di tahun 2024, sesuai dengan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia,” ujar Hendrar.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, perkembangan pembangunan fisik di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sudah mencapai 25 persen. Perkembangan tersebut, menurut Basuki, berdasarkan data terakhir diambil 31 Maret 2023. “Jadi progres (perkembangan) rata-rata pembangunan fisik di sana (IKN) sekarang kita 25 persen,” ujar Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (5/4/2023). Basuki merinci bahwa keseluruhan pembangunan fisik meliputi kantor presiden, istana presiden, kantor empat kementerian koordinator, perumahan menteri, jalan tol, jalan arteri, bendungan, dan kawasan sumbu kebangsaan.
