Nusantara Satu Info
Nasional PEMILU

KPU Terancam di DKPP kan, Jika Laporan Sumbangan Dana Kampanye Dihapus

Bagikan :

NSI.com, JAKARTA – Elemen masyarakat sipil yang mengatasnamakan Masyarakat Indonesia Antikorupsi untuk Pemilu Berintegritas, mengancam akan melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), jika Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) bagi peserta pemilu tetap dihapus. “Dalam hal lembaga penyelenggara pemilu tidak menindaklanjuti tuntutan di atas, kami akan mengambil upaya pelaporan/pengaduan ke DKPP,” tegas perwakilan Masyarakat Indonesia Antikorupsi untuk Pemilu Berintegritas, Valentina Sagala, yang disampaikannya di kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (6/6).

KPU sebelumnya sempat mengatakan LPSDK mau dihapus pada Pemilu 2024, karena tak diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Oleh karenanya, Valentina menuntut KPU supaya LPSDK tetap diwajibkan bagi peserta pemilu, pada periode masa kampanye dan sebelum pemungutan suara. Ia mengatakan LPSDK ini selalu dilakukan sejak Pemilu 2014. Selain itu, Ia juga menuntut agar KPU membuka akses informasi publik atas laporan dana kampanye secara memadai, termasuk akses terhadap informasi dalam Sistem Informasi Dana Kampanye (Sidakam).

Related posts

CorsicanDutchEnglishFilipinoFrenchGermanIndonesianItalianKoreanRussianSpanishThai
Hubungi Redaksi NSI