NSI.com, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkomitmen akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas data pemilih, khususnya pemilih di luar negeri untuk Pemilu 2024. Melalui an koordinasi lintas kementerian/lembaga yang lebih baik, maka diharapkan akan terwujud data pemilih luar negeri yang bersih, akurat dan mutakhir.
Hal tersebut disampaikan Anggota KPU Betty Epsilon Idroos pada acara “Bimtek Pemutakhiran Data WNI di Luar Negeri dan Layanan Adminduk bagi seluruh Perwakilan RI” digelar Ditjen Protokol dan Konsuler Kemenlu RI, di Jakarta, Senin (22/8).
Sebagaimana dikutip dari laman humas kpu ri, Betty mengakui, pada proses pemutakhiran dan penyusunan data pemilih Pemilu 2019 lalu, masih terdapat banyak kekurangan untuk dibenahi. Ia berharap, melalui bimtek, pemahaman para petugas yang merupakan perwakilan Indonesia di luar negeri terkait proses pemutakhiran, pendataan hingga penyusunan daftar pemilih dapat terwujud.
“Besar harapan kami melalui bimtek ini akan menghasilkan data pemilih luar negeri yang termutakhir. Kita dapat mewujudkan data pemilih bersih, akurat dan termuktahir dan dapat kita pertanggungjawbkan,” harap Betty.
Lanjut dikatannya, ia pun mendorong agar terbentuk forum koordinasi KPU, Kemenlu, Kemendagri dan Kemenkumham yang di dalamnya dapat terjadi pertukaran data dan informasi, serta manajerial data kepemiluan baik di dalam dan luar negeri. “KPU juga usulkan forum koordinasi ini untuk dapat melakukan integrasi semua sistem informasi yang kita miliki, sehingga muwujudkan satu data Indonesia, bisa dimulai dari masing-masing instansi kita,” sebut Betty.
Terakhir Betty mengungkap per 31 Januari 2022, jumlah pemilih di luar negeri mencapai 1,9 juta pemilih, terdiri 43 persen laki-laki dan 57 persen perempuan. “Kami sudah sampaikan (data ini) ke Kemenlu,” ungkap Betty.
Sementara, Dirjen Protokol dan Konsuler Kemenlu RI Andy Rachmianto mengungkap, terdapat 132 perwakilan luar negeri yang bersinergi menyukseskan pendataan pemilih. Menurutnya, Kemenlu telah bekerja sama dengan Kemendagri, terkait pendataan pemilih ini di mana terdapat pembagian tugas, yakni Ditjen Dukcapil Kemendagri mengurusi pendataan pemilih di dalam negeri, sementara Ditjen Protokol dan Konsuler Kemenlu melakukan pencatatan kependudukan bagi WNI di luar negeri.
Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, sebelum DP4 diserahkan ke KPU Oktober mendatang, Kemendagri dan Kemenlu akan memadankan data penduduk didalam dan diluar negeri. Pemadanan dilakukan melalui pemadanan data di SIAK dalam negeri dan SIAK luar negeri, dengan jembatan aplikasi Peduli Luar Negeri. “DP4 dalam negeri dan DP4 luar negeri kalau ada kegandaan akan dihapus,” ujar Zudan.
Kemendagri, sambung Zudan akan melakukan pendataan penduduk dan pencatatan bagi mereka yang belum memiliki NIK, dengan Nomor Induk Tunggal (NIT). Dari NIT nantinya WNI akan mendapatkan 16 digit nomor sebagaimana NIK, berikut dengan kode wilayah dan kepala nomor 99. “Kalau pulang ke Indonesia bertransformasi ke NIK, nomor kepala tetap 99,” ungkap Zudan. (yon)
