Nusantara Satu Info
PEMILU POLITIK

KPU Hapus Kewajiban Lapor Sumbangan Dana Kampanye

Bagikan :

NSI.com, JAKARTA – Masyarakat sipil mengkritik keras kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang menghapus kewajiban peserta pemilu melaporkan dana sumbangan kampanye yang diterimanya. Oleh karenanya, ia mendesak KPU untuk membatalkan kebijakan tersebut, karena pelaporan sumbangan dana kampanye merupakan praktik baik dalam upaya pemberantasan korupsi. “Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih, mendesak KPU mencabut keterangannya dan tetap mengakomodir laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) untuk Pemilu 2024 mendatang,” kata perwakilan koalisi, Kurnia Ramadhana, yang juga peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), dalam siaran persnya, Senin (5/6/2023).

KPU diketahui tidak memuat ketentuan mewajibkan pelaporan LPSDK dalam Rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang Dana Kampanye. Beleid itu disetujui oleh Komisi II DPR. Dengan demikian, semua peserta Pemilu 2024 tidak perlu melaporkan dana sumbangan kampanye yang mereka dapat kepada KPU.

Related posts

CorsicanDutchEnglishFilipinoFrenchGermanIndonesianItalianKoreanRussianSpanishThai
Hubungi Redaksi NSI