NSI.com, JAKARTA – Chief Executive Officer Krakatau International Port (KIP) Akbar mengatakan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berkomitmen untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), khususnya di sektor logistik dan kepelabuhanan. Saat ini, kata Akbar, KIP yang merupakan anak usaha PT Krakatau Steel (Persero) menyampaikan usulan kepada pemerintah, lewat Otorita IKN harus melakukan perencanaan usaha bertahap, lewat rencana investasi untuk jasa kepelabuhanan dan logistik, guna mendukung pembangunan dan pengembangan IKN. “Ada 3 rekomendasi implementasi jangka pendek dalam mendukung IKN, yaitu perencanaan teknis, penetapan pola komersialisasi, dan efisiensi biaya logistik,” ujar Akbar dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/2/2023).
Akbar menambahkan, yang harus dibutuhkan untuk percepatan pembangunan dan pengembangan IKN, bagaimana terjadinya integrasi layanan dari hulu hingga hilir. Mulai dari anchorage area, pandu & tunda, bongkar muat, penumpukan & penyimpanan dan layanan logistik (jasa fasilitas, angkutan, JPL+4PL, ekspedisi dan jasa khusus lainnya. “Ada beberapa potensi kolaborasi, seperti pelaku maritim dalam negeri antara BUMN dan swasta, kerja sama operasi (domestik dan luar negeri) dan dominan asing di sektor pelayaran pelabuhan. KIP sendiri sudah mulai melakukan aktivitas usahanya di Pelabuhan Buluminung untuk mendukung IKN, sehingga kami sudah mulai kerja, bukan lagi rencana,” kata Akbar.
Selain itu, dibutuhkan juga kepastian dari otorita IKN untuk dapat memberikan formasi, serta kebijakan yang mendukung partisipasi pelaku usaha dalam negeri dan luar negeri lewat FDI (Foreign Direct Investment). Di sisi lain, Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN Mohammed Ali Berawi memaparkan, pemerintah optimitas IKN berjalan lancar dengan berbagai rencana dan target, yang telah ditetapkan secara komprehensif oleh presiden dan dukungan investor, serta seluruh masyarakat Indonesia. “Dalam hal menunjang logistik konstruksi IKN, yaitu Dermaga PT ITCI Hutani Manunggal (IHM), Dermaga PT ITCI Kartika Utama (IKU), Dermaga Jembatan Pulau Balang, Dermaga Lango dan Pelabuhan Buluminung,” ujar Ali.
Lebih lanjut Ali menjelaskan, saat ini pemerintah sedang menyusun peraturan tentang kemudahan berusaha dan berinvestasi di IKN, yaitu tax holiday untuk investasi, perlakuan khusus di bidang kepabeanan dan cukai, tax holiday untuk relokasi kantor, perlakuan pajak khusus untuk pusat keuangan, deduksi pajak untuk aktivitas pilihan dan perlakuan khusus untuk pajak pertambahan nilai.
Sumber : Kompascom | Editor : Redaksi NSI
