NSI.com, JAKARTA – Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi mengatakan, untuk menyelesaikan tahap awal pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, ditargetkan pada 17 Agustus 2024, perlu dukungan dari semua pihak, terutama pihak investor. Saat ini, LKPP telah melakukan upaya-upaya percepatan, khususnya terkait pembiayaan pembangunan IKN yang diyakini akan sangat berat, jika hanya bersumber dari anggaran pemerintah.
Hal tersebut dikemukakan Hendrar dalam Peluncuran serta Sosialiasi Bersama Peraturan Pelaksanaan Skema KPBU di IKN, Kamis (9/2/2023). “Kalau hanya mengandalkan APBN pasti akan pusing tujuh keliling. Sehingga dalam struktur pembiayaan diharapkan ada peran swasta. Dimana kemudian ditetapkan skema pembiayaan KPBU, atau kerja sama pemerintah dengan badan usaha,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
LKPP, sambung Hendrar telah menerbitkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 202,3 tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha di Ibu Kota Nusantara. “Dalam peraturan LKPP terdapat beberapa inovasi baru digagas untuk dapat terwujud proses pengadaan yang lebih cepat, mudah, dan sederhana. Serta kami juga kedepankan pemakaian produk dalam negeri dan keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi,” jelas Hendi panggilan akrab Hendrar Prihadi.
Lanjut dikatakan mantan Wali Kota Semarang ini, pemindahan Ibu Kota Negara dapat memiliki manfaat sangat besar bagi Indonesia. “Satu, dari sisi ekonomi, pemerataannya akan berjalan, yang dulu hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa khususnya Jakarta, nanti pasti akan terbagi. Kedua, terkait kualitas hidup masyarakat pasti akan bisa lebih baik lagi, karena saat ini sekitar 56 persen populasi Indonesia ada di Pulau Jawa, jadi sudah sangat tidak berimbang,” sebut Hendi seraya menegaskan bahwa kehadiran IKN Nusantara ini akan mampu mendistribusikan sebagian populasi untuk kemajuan Indonesia.
Sementara itu, Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN, Mohammed Ali Berawi turut menambahkan, melalui skema KPBU dimaksud, dapat membuka kesempatan swasta untuk berkontribusi dalam pembangunan IKN. “Setelah Bapak Presiden Jokowi melakukan market sounding, ketertarikan investor meningkat hingga 44 kali lipat, sehingga dari lahan yang ditawarkan sejumlah 38 hektar (ha) di kawasan inti pemerintahan pusat (KIPP), menjadi 1.693 hektar,” kata Ali.
Sumber : Kompascom | Editor : Redaksi NSI
