NSI.com, JAKARTA – Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengaku sudah menyetorkan sejumlah nama menteri yang patut diganti, melalui mekanisme reshuffle kabinet yang akan diputuskan oleh Presiden Jokowi. Terkait nama menteri yang akan diganti, Hasto tidak mau menyebutkan namanya, namun ia memastikan bahwa kewenangan untuk mengganti menteri berada di tangan Presiden Jokowi. “Informasi sudah kami berikan. Ini, kan menyangkut orang, tidak bagus kalau kita sampaikan secara terbuka,” ujar Hasto di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Rabu (25/1).
Hasto lanjut mengatakan, bahwa menteri yang kinerjanya buruk patut diganti. Dia menyebut nama menteri yang disetor ke Jokowi untuk diganti itu sudah dilihat PDIP berdasarkan kinerja.
“Tentu saja berdasarkan kinerja dan bagaimana reshuffle itu menjadi efektif pada sisa masa jabatan, agar betul-betul ditingkatkan,” ujar Hasto seraya meminta agar masyarakat menunggu Jokowi mengambil keputusan. Sementara PDIP tetap memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan untuk memperbaiki kinerja pemerintah. “Sekarang presiden yang ambil keputusan, karena, reshuffle hanya bisa terjadi atas kehendak bapak presiden,” kata dia.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengaku belum mendapat informasi terkait reshuffle Kabinet Indonesia Maju, yang kian santer terdengar.
“Reshuffle itu, kan, kewenangan Presiden Joko Widodo. Sampai dengan saat ini saya kira termasuk koalisi parpol yang ada di dalam pemerintahan, belum mendapatkan informasi,” ujar Asrul di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Rabu (25/1).
Menurut Asrul Sani, Presiden Jokowi tidak harus mendapatkan persetujuan dari manapun untuk melakukan reshuffle, termasuk dari partai koalisi pemerintahan. “Jadi, dalam konteks PPP, kami serahkan saja kepada presiden soal reshuffle itu,” tuturnya.
Sumber : CNN Indonesia | Editor : Redaksi NSI
