NSI.com, BALIKPAPAN – Meski otorita Ibu Kota Negara sudah ada, namun terkait penyelenggaraan sistem administrasi wilayah, masih terus digodok. Nantinya, administrasi perwilayahan di ibu kota negara baru itu, akan berbeda dengan wilayah administrasi yang sudah ada saat ini. Tak lagi berbentuk desa atau kelurahan dalam satu kecamatan. Melainkan ada sebutan bentuk administrasi baru yang belum pernah ada di Indonesia.
Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi mengungkapkan, dalam rancangan kajian bentuk wilayah yang disusun oleh Otorita IKN, ada sebutan lain untuk wilayah administrasi dalam IKN. Sesuatu yang berbeda dengan sebutan wilayah administrasi yang ada saat ini. Selain tidak berbentuk kecamatan, kelurahan, dan desa, juga tidak berupa distrik seperti di wilayah Otonomi Khusus Papua. “Kalau sama seperti hari ini, berarti bukan IKN. Sebutannya nanti, masih kami bahas soal itu semua. Setelah fix, Pak Presiden (Joko Widodo) yang akan mengumumkan,” jelas Thomas usai menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Kehumasan Otorita IKN bersama sejumlah pemimpin redaksi (Pimred) media di Kaltim, pada Jumat (21/7/2023).
