NSI.com – ANGGOTA Komisi XI DPR RI Anis Byarwati meminta penjelasan kepada Kepala Otorita Ibu Kota (IKN) Nusantara, terkait transparansi skema pembebasan lahan di sekitar kawasan IKN. Menurutnya perlu ada penjelasan khusus mengenai pembebasan lahan yang telah dikuasai oleh korporasi. “Tukar menukar kawasan hutan, ini kan salah satu titik potensi korupsi-korupsi yang ada di sektor sumber daya alam. Oleh karenanya, transparansi skema pembebasan lahan-lahan yang telah dikuasai oleh korporasi-korporasi harus dijelaskan. Tukar-menukar kawasan hutan, harus tetap menghormati hak atas tanah yang sudah ada. Juga tanah-tanah adat yang berkaitan dengan masyarakat, harus diselesaikan dengan baik,” pinta Anis dalam Rapat Dengar Pendapat yang diselenggarakan pada Senin (6/2/2023) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, sebagaimana dilansir dari laman dpr.go.id.
DPR Minta Kejelasan Transparansi Skema Pembebasan Lahan IKN
