Nusantara Satu Info
PERISTIWA POLITIK

DPR Ingatkan Pejabat Publik Sajikan Informasi Harus Jelas, Sesuai UU KIP

Anggota Komisi III DPR RI Benny K. Harman saat rapat kerja bersama dengan Menkopolhukam dan Ketua PPATK, di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/2023). Foto : Jaka/Man
Bagikan :

NSI.com – ANGGOTA Komisi III DPR RI Benny K. Harman mempertanyakan sikap Menkopolhukam Mahfud MD sebagai Ketua Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), yang tidak menyelesaikan persoalannya secara internal. Menurutnya, Mahfud sebagai ketua komite tugasnya mengkoordinasi secara cermat, terkait permasalahan transaksi keuangan mencurigakan senilai Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), lantas setelah itu publik layak disajikan informasi yang sudah matang.

“Jadi yang disampaikan kepada publik adalah informasi publik yang sudah digodok dan sudah matang. Itu Undang-Undang KIP (keterbukaan Informasi Publik). Bapak kan bukan pengamat politik,” tandas Benny sebagaimana dilansir dalam laman dpr.go.id, yang disampaikannya pada rapat kerja bersama dengan Menkopolhukam dan Ketua PPATK, di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/2023).

Related posts

CorsicanDutchEnglishFilipinoFrenchGermanIndonesianItalianKoreanRussianSpanishThai
Hubungi Redaksi NSI