Nusantara Satu Info
Kaltim News

DPR Dorong Penyelesaian Tanah Ulayat di Kubar, Dibawa ke Panja Illegal Mining

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto saat mengikuti pertemuan Komisi VII menerima audiensi Plt. Bupati Kutai Barat, MNP Law Firm PT Trubaindo Coal Mining di Senayan, Jakarta, Rabu (5/7/2023). Foto: Mentari/nr
Bagikan :

NSI.com – ANGGOTA Komisi VII DPR RI Mulyanto, mendukung agar permasalahan penggunaan lahan tanah ulayat, antara masyarakat Kutai Barat (Kubar) dengan PT Trubaindo Coal Mining, dibawa pada panitia kerja (panja) penambangan ilegal. Sebagaimana dilansir dari laman dpr.go.id, Mulyono menduga kejadian seperti itu, dimungkinkan terjadi di tempat lainnya, sehingga perlu dikawal penyelesaiannya. “Singkat kata, kami setuju ini dibawa ke dalam panja illegal mining, supaya kita betul-betul bisa mendalami dan kita lihat jangan-jangan di daerah lain juga hadir seperti ini, sehingga kita betul-betul bisa membela masyarakat,” ungkap Mulyanto.

Pernyataan itu, disampaikannya, ketika Komisi VII menerima audiensi Plt. Bupati Kutai Barat Ayonius, MNP Law Firm PT Trubaindo Coal Mining, terkait masalah penggunaan lahan tanah ulayat untuk operasi pertambangan yang berlangsung di Gedung Wakil Rakyat Senayan, Jakarta, pada Rabu (5/7/2023). Lebih lanjut diungkapkan Mulyanto, bahwa sudah menjadi tugas anggota DPR RI untuk memihak dan membela pada sisi yang benar, khususnya masyarakat. Sehingga meski DPR RI bukan merupakan lembaga peradilan, namun DPR RI akan terus mengawal kasus ini. “Karena bisa jadi kasus seperti ini bukan hanya terjadi di sini, di tempat lain itu bisa terjadi dan akhirnya masyarakat yang dirugikan,” ungkapnya.

Related posts

CorsicanDutchEnglishFilipinoFrenchGermanIndonesianItalianKoreanRussianSpanishThai
Hubungi Redaksi NSI