NSI.com, JAKARTA – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito merespons kritik, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih yang menilai pihaknya lambat dalam memproses laporan dugaan kecurangan Komisi Pemilihan Umum (KPU), dalam proses verifikasi partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024. Menurut Heddy, cepat atau lambatnya penanganan sebuah laporan itu bersifat relatif. “Terima kasih atas masukan dan kritiknya. Cepat atau lambat itu relatif. Tergantung dari sudut mana cara melihatnya,” kata Heddy saat dihubungi, Senin (23/1).
Lanjut ditakan Heddy, pihaknya memastikan bahwa DKPP akan menangani perkara pengaduan sesuai dengan urutan tanggal masuknya pengaduan. Selama satu setengah bulan terakhir, sejak 5 Desember 2022 hingga 20 Januari 2023, DKPP tengah kebanjiran pengaduan. Disebutkan Heddy, saat ini tercatat ada 72 pengaduan aktif semuanya masih dalam proses verifikasi administrasi dan materiil. “Jumlah itu di luar 20 perkara atau aduan yang sedang dalam proses persidangan. Pekan lalu, DKPP menyidangkan empat perkara. Dua anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, diberhentikan,” ucapnya.
