Nusantara Satu Info
HUKUM PEMILU

Denny : Lima Kemungkinan Putusan MK Terkait Sistem Pemilu

Denny Indrayana (kanan( foto bersama Dekan FH UWGM, Dr.Hudali Mukti SH,MH. foto istimewa.
Bagikan :

NSI.com, JAKARTA – Pakar hukum tata negara Denny Indrayana memprediksi, ada 5 bentuk putusan yang kemungkinan akan diambil Mahkamah Konstitusi (MK), atas gugatan uji materi sistem pemilu proporsional terbuka. Mantan wakil menteri hukum dan HAM itu menyebut 5 prediksinya tersebut sebagai ‘bocoran’. “Mau tahu putusan MK soal pemilihan legislatif? Ada lima ‘bocoran’ terkait arah putusan MK tersebut,” kata Denny lewat keterangan tertulisnya, Kamis (1/6/2023).

  1. MK memutuskan tidak menerima gugatan pemohon. Artinya, pemohon dianggap tidak berhak mengajukan gugatan. Dengan demikian, sistem proporsional terbuka tetap digunakan dalam Pemilu 2024.
  2. MK memutuskan menolak permohonan. Dengan begitu, sistem proporsional terbuka juga akan tetap digunakan dalam gelaran Pemilu 2024.
  3. MK memutuskan mengabulkan seluruh permohonan. Artinya, sistem pemilu berubah menjadi proporsional tertutup alias sistem coblos partai. MK bisa saja memerintahkan, agar sistem proporsional tertutup itu diterapkan mulai Pemilu 2024, atau dipakai mulai Pemilu 2029.
  4. MK memutuskan mengabulkan sebagian permohonan. Kemungkinan, kata Denny, MK akan memerintahkan agar pemilu menggunakan sistem campuran, yakni sistem proporsional tertutup dengan memperhatikan perolehan suara calon anggota legislatif (caleg). MK bisa memutuskan sistem campuran ini berlaku mulai dari Pemilu 2024, atau mulai Pemilu 2029.
  5. MK memutuskan mengabulkan sebagian. Denny memprediksi MK bakal memutuskan pemilu menggunakan sistem campuran beda level. “Misalnya sistem tertutup untuk DPR, namun sistem terbuka untuk DPR provinsi dan kabupaten/kota, atau sebaliknya,” ujarnya. Penerapannya bisa mulai dari Pemilu 2024, atau ditunda untuk Pemilu 2029.

Menurut Denny, apabila MK memutuskan pemilu menggunakan sistem proporsional tertutup dan berlaku mulai Pemilu 2024, maka kemungkinan akan terjadi 4 bentuk kekacauan politik.

  1. Partai politik terpaksa menyusun ulang daftar bakal caleg-nya yang sudah terlanjur diserahkan ke KPU dengan logika sistem proporsional terbuka.
  2. Banyak bakal caleg yang mengundurkan diri karena tidak mendapatkan nomor urut kecil atau teratas dalam daftar caleg partai. Sebagai catatan, dalam sistem proporsional tertutup, nomor urut merupakan penentu caleg mana yang berhak menenangkan kursi anggota dewan.
  3. Ada potensi terjadi perebutan, bahkan perkelahian, dan jual beli nomor urut.
  4. Tiga kekacauan sebelumnya akan mengakibatkan persiapan Pemilu 2024 terganggu.

Karena itu, Denny mendorong agar MK menolak gugatan tersebut, dengan argumentasi bahwa pilihan sistem pemilu, merupakan open legal policy alias kebijakan hukum terbuka, yang merupakan kewenangan lembaga pembentuk undang-undang. Dengan begitu, sistem proporsional terbuka tetap berlaku dalam Pemilu 2024.

Related posts

CorsicanDutchEnglishFilipinoFrenchGermanIndonesianItalianKoreanRussianSpanishThai
Hubungi Redaksi NSI