Nusantara Satu Info
IKN NUSANTARA Nasional

Chappy Hakim : Kerawanan IKN di Perairan dan Ruang Udara

Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) periode 2002-2005, Marsekal (Purn) Chappy Hakim. Foto: Tangkapan layar
Bagikan :

NSI.com, JAKARTA  – Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia yang juga mantan kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim, menyoroti kerawanan wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, terutama dari sisi perairan dan ruang udara, yakni berada di wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, yang merupakan perairan terbuka sebagaimana diatur dan dilindungi dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.

Kendati demikian, Chappy saat memberi paparan dalam seminar digelar Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI di Jakarta, Kamis (25/5) menjelaskan, masih ada perdebatan (dispute) dalam memahami keterbukaan wilayah perairan yang diatur UNCLOS, dengan kedaulatan ruang udara suatu negara yang disepakati oleh negara-negara dalam Konvensi Chicago 1944. “IKN berdekatan dengan ALKI alur laut kepulauan Indonesia, dan kalau bicara ALKI kita bicara hukum udara internasional, hukum laut internasional, dan masih ada dispute di situ. UNCLOS memberi pengakuan kita sebagai negara kepulauan dengan satu imbalan-nya, persyaratan-nya, kita harus memberikan innocent passage. Kita harus memberi jalur bebas melintas. Itu hukum laut,” tutur Chappy Hakim.

Related posts

CorsicanDutchEnglishFilipinoFrenchGermanIndonesianItalianKoreanRussianSpanishThai
Hubungi Redaksi NSI