NSI.com – BUNTUT dari protes keras dilontarkan Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil yang disampaikannya beberapa waktu lalu, terkait dana bagi hasil (DBH) produksi minyak dan gas (migas) ditujukan ke Kementerian Keuangan RI, menjadi pemicu daerah lainnya untuk menyampaikan hal serupa. Oleh karenanya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong agar pemerintah lebih transparan dan berlaku adil dalam pengelolaan Migas. Hal tersebut dikemukakan Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Wahid, bahwa berbagai daerah yang mempunyai kekayaan sumber daya mineral, namun masyarakatnya tidak bisa menikmatinya, bahkan cenderung miskin bisa protes semua.
“Mereka tahu, mereka ini negeri (daerah) kaya, tetapi masyarakatnya masih miskin. Kesenjangan-kesenjangan ini kan terjadi, sehingga membuat kekecewaan. Masyarakat hari ini mengapa mungkin tidak terlalu kencang dengan gerakan itu, tetapi kalau ini terus dibiarkan tidak baik. Tidak boleh begitu, harus ada pemerataan, ada keadilan,” kata Wahid dalam pernyataannya resminya sebagaimana dilansir pada laman dpr.go.id, Selasa (13/12/2022).
