NSI.com, SOLO – Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Bima Arya Sugiarto mengatakan, pihaknya menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) lewat DPRD. Ia menyebut Pilkada tidak langsung menjadi langkah mundur dalam demokrasi Indonesia.
“Saya kira Apeksi enggak setuju. Ini langkah mundur,” kata Bima usai makan siang bersama Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka di rumah dinas Gibran di Loji Gandrung, Rabu (12/10).
Bima lanjut menyebut, pemilihan kepala daerah langsung seperti yang berjalan selama ini, sudah sesuai dengan semangat demokrasi, karena pemilihan secara langsung memberi kesempatan bagi warga untuk berpartisipasi. “Esensi demokrasi itu partisipasi. Kalau partisipasi dibatasi, itu bukan demokrasi,” katanya.
Ditambahkan Bima, penyelenggara negara seharusnya mencari solusi untuk mengurangi potensi korupsi di kalangan kepala daerah. Bukannya membatalkan pilkada secara langsung. “Yang diperlukan kita itu perbaikan, penyempurnaan. Bukan pembatalan,” katanya.
“Perbaikan dan penyempurnaan itu sudah terjadi, melalui aturan masa kampanye, pilkada serentak untuk meminimalkan cost. Itu sudah dilakukan. Jadi kita sudah on the track,” lanjut Bima seraya memberikan penilaian bahwa pemilihan secara tidak langsung justru akan menimbulkan kebijakan-kebijakan yang bersifat elitis. Bahkan bisa menimbulkan oligarki politik.
“Bukan lantas kemudian balik lagi. Langkah mundur itu. Nantinya malah oligarki, nantinya berpusat lagi kepada politik yang ditentukan oleh elit,” katanya.
Wacana pemilihan lewat DPRD mencuat setelah para pimpinan MPR bertemu Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada Senin (10/10) membahas wacana Pilkada dipilih DPRD lagi. Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet khawatir penyelenggaraan pilkada langsung justru semakin menyengsarakan kehidupan rakyat karena ruang korupsi semakin terbuka.
Sumber : CNN Indonesia | Editor : Redaksi NSI
