NSI.com, JAKARTA – Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, kembali ditegaskan Presiden Joko Widodo bahwa pembangunan IKN harus berlanjut. Pasalnya, pembangunan IKN tidak hanya untuk aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga inovator dan wirausahawan. “Pembangunan Ibu Kota Nusantara harus dijaga keberlanjutannya,” kata Jokowi.
Terkait keterbatasan anggaran, justru ini menjadi salah satu tantangan pembangunan IKN Nusantara. Di depan sidang tahunan MPR, presiden Jokowi berjanji penggunaan dana APBN cuma ditanggung 20 persen. Dari pembiayaan pembangunan dan pemindahan IKN yang akan menelan biaya sekitar Rp466 hingga Rp486 triliun itu, berasal dari 3 sumber, yaitu APBN, kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta pembiayaan dari pihak swasta.
Jokowi bahkan bercita-cita akan menyelenggarakan upacara Hari Ulang Tahun (HUT) kemerdekaan RI di tahun 2024 di IKN, yang merupakan tahun terakhirnya sebagai presiden.
Manajer Riset dari Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) Badiul Hadi menilai, Jokowi ingin warisan kepemimpinan lewat kepemimpinan IKN. Karena itu, pemerintah “tutup telinga” dan jalan terus meskipun mendapatkan penolakan dari publik.
“Sepertinya Presiden Jokowi ingin meninggalkan legacy IKN yang selama ini belum tercapai, dimimpikan oleh presiden pendahulunya. Jika melihat semangatnya yang sedemikian besar dan terkesan dipaksakan, minimal Kantor Kepresidenan jadi,” ujar Badiul, Kamis (18/8) lalu.
Baidul pun menyoroti soal pendanaan proyek IKN. Ia berharap pemerintah tidak membebani APBN dan tidak mengandalkan utang. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin berpendapat sikap Jokowi berkukuh membangun IKN, merupakan upaya pembuktian diri sebagai “Bapak Infrastruktur”. Menurut Ujang, Jokowi ingin mempertahankan reputasi diri.
“Saya melihat kalau IKN ini tidak jadi, maka itu akan menampar Jokowi dan akan mendegradasi Jokowi. Jadi selama ini Jokowi dianggap banyak membangun infrastruktur, tapi kalau IKN-nya tidak jadi, maka akan hancurlah reputasi Jokowi sebagai Presiden,” ucap Ujang.
Sementara itu pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, mengatakan bahwa pembangunan IKN merupakan proyek untuk “menyelamatkan muka” rezim Jokowi, agar tidak dianggap gagal.
Sumber : CNN Indonesia | Editor : Redaksi NSI
