Nusantara Satu Info
PEMILU PILKADA

AHY : Bahaya Jika Ada Intervensi Politik di PK Moeldoko

Ketum Partai Demokrat AHY menyinggung RI dalam keadaan bahaya bila ada intervensi politik dalam PK yang diajukan oleh Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun. (Cnn Indonesia/Khairah Ummah JP).
Bagikan :

NSI.com, JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyinggung, Indonesia dalam keadaan bahaya bila ada intervensi politik dalam kasus peninjauan kembali (PK), yang diajukan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun. Meski demikian, AHY meyakini bahwa tak ada alasan dapat digunakan untuk memenangkan gugatan KSP Moeldoko, dan tetap waspada mengingat kejadian di Indonesia belakangan ini. “Beberapa praktisi hukum mengatakan bahwa, proses PK bisa menjadi bagian ‘ruang gelap’ peradilan. Ada celah, untuk masuknya intervensi politik,” kata AHY di Kantor DPP Partai Demokrat Posko Perubahan dan Perbaikan, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (3/4).

“Dan jika benar ada intervensi politik dalam kaitan manuver KSP Moeldoko ini, maka keadilan, hukum dan demokrasi di negeri Indonesia tercinta ini berada dalam keadaan bahaya atau lampu merah,” ungkap AHY seraya mengaku, akan membawa kasus tersebut ke ruang publik, usai mempertimbangkan kemungkinan intervensi politik pada proses PK itu. Iapun meminta kepada rakyat Indonesia untuk ikut memonitor kasus ini. “Bahkan, para Ketua DPD dan Ketua DPC di seluruh tanah air bersepakat, untuk mengirimkan surat perlindungan hukum kepada ketua MA,” lanjutnya.

Pada kesempatan itu, AHY juga mengungkit kejadian baru-baru ini seperti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutuskan agar Pemilu 2024 ditunda. Situasi hukum yang tidak menentu itu, menurutnya berpotensi terjadi, karena tekanan dan kepentingan politik pihak tertentu atau bagian dari elite dan penguasa di Indonesia. “Tekanan dan kepentingan politik ini, bahkan bukan hanya masuk dalam ranah hukum. Dunia olahraga kita pun kena imbasnya,” ujarnya.

Lebih lanjut, AHY mengklaim langkah PK Moeldoko bertujuan untuk menggagalkan Anies Baswedan maju sebagai Capres 2024. Menurutnya, pengajuan PK oleh Moeldoko dilakukan pada 3 Maret 2023, tepat sehari usai Partai Demokrat resmi mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai bakal Capres. “Jika di tengah fokus kerja kami itu, ada oknum penguasa yaitu Kepala Staf Presiden Moeldoko, yang berupaya mengambil alih partai kami, maka dengan terpaksa kami lawan,” tegas AHY.

Sumber : CNN Indonesia | Editor : Redaksi NSI

Related posts

CorsicanDutchEnglishFilipinoFrenchGermanIndonesianItalianKoreanRussianSpanishThai
Hubungi Redaksi NSI