NSI.com, JAKARTA – Dari rapat dengar pendapat antara Komisi II DPR RI dengan Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, terungkap ada 18 jabatan yang belum terisi, mengakibatkan Otorita IKN keteteran dalam melaksanakan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota. Oleh karenanya,Komisi II mendesak kepala Otorita segera memenuhi seluruh sumber daya manusia (SDM) sebagai bentuk keseriusan dalam memindahkan Ibu Kota Negara.
Menyikapi hal tersebut, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan, hingga April 2023 diakuinya memang masih ada 18 jabatan yang kosong di Otorita IKN. Dimana 2 di antaranya jabatan di tingkat eselon I, yakni Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Kerja Sama serta Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat.
Sedangkan di tingkat eselon II ada 16 jabatan masih kosong, yakni Direktur Perencanaan Mikro, Direktur Pertanahan, Direktur Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Perizinan Pembangunan, Direktur Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Direktur Pelayanan Dasar, Direktur Pemberdayaan Masyarakat, serta Direktur Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif.
Selanjutnya, Direktur Pengembangan Ekosistem Digital, Direktur Transformasi Hijau, Direktur Data dan Kecerdasan Buatan, Direktur Ketahanan Pangan, Direktur Investasi dan Kemudahan Berusaha, Direktur Pendanaan, Direktur Sarana Prasarana Dasar, Direktur Prasarana Sosial, serta Direktur Pengelolaan Gedung dan Kawasan Perkotaan. ”Untuk karyawan dan sumber daya manusia, ini sangat penting. Kami sendiri melihat ini sangat penting, kami keteteran kalau boleh jujur, kalau ini tidak segera dilengkapi,” ujar Bambang saat rapat dengar pendapat Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat dengan Kepala Otorita IKN di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (3/4/2023).
Lanjut dikatakan Bambang, seleksi sudah pernah dilakukan untuk mengisi seluruh jabatan tersebut. Namun, belum ada peserta sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan, sehingga terus dilakukan seleksi ulang. Standar tersebut diperlukan, karena Otorita IKN ingin membangun kota berkelas dunia, sehingga memerlukan SDM yang memiliki standar kompetensi tinggi.
Bambang pun pernah meminta fatwa dari MenPAN RB, serta Komisi ASN sebagai salah satu solusi dalam mengisi jabatan-jabatan yang masih kosong. Bahkan, Otorita IKN pernah mengusulkan agar jabatan direktur, yang menurut Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara harus berasal dari ASN eselon II, bisa diisi dari kalangan swasta. Selain lebih mudah dalam mendapatkan kandidat, pengisian jabatan dari kalangan swasta diyakini bisa menjadikan birokrasi lebih lincah.
Oleh karena itu, ia berharap agar fatwa untuk mengisi jabatan eselon II dari kalangan swasta bisa segera diberikan. Semakin cepat perizinan itu diberikan, pengisian seluruh jabatan bisa segera diselesaikan. Dengan demikian, kerja-kerja persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN bisa dilakukan sesuai target. ”Kami harapkan dalam satu sampai dua bulan ke depan sudah lengkap, sehingga semua SDM untuk mempercepat dan melaksanakan tugas-tugas dari Otorita IKN akan dapat kami laksanakan dengan sebaik-baiknya,” ujar Bambang.
Anggota Komisi II DPR, Ihsan Yunus, menyayangkan pengisian jabatan di Otorita IKN belum tuntas. Padahal, berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara disebutkan, Otorita IKN mulai beroperasi paling lambat pada akhir 2022.
Oleh karena itu, ia meminta Bambang segera menuntaskan pengisian jabatan di Otorita IKN. Belum tuntasnya pengisian jabatan, merupakan bentuk keteledoran yang tidak bisa dimaafkan. Terlebih ada waktu hampir setahun sejak UU IKN disahkan, hingga batas akhir Otorita IKN bersiap. Mereka juga ditarget waktu penyelesaian infrastruktur untuk upacara peringatan kemerdekan di IKN pada 17 Agustus 2024. ”Kekosongan jabatan harus segera diisi. Ini menunjukkan keseriusan dalam memindahkan ibu kota negara,” ujar Ihsan.
Sumber : Kompas.com | Editor : Redaksi NSI
