Nusantara Satu Info
HUKUM PEMILU POLITIK

Buntut PKPU Baru, Jumlah Keterwakilan Perempuan Bisa Berkurang

Dukungan untuk caleg perempuan. foto: www.antaranews.com
Bagikan :

NSI.com, JAKARTA – Jumlah anggota dewan keterwakilan perempuan, terancam berkurang akibat peraturan baru KPU, terkait pembulatan desimal kuota calon anggota legislatif (caleg) perempuan pada Pemilu 2024. Ketentuan baru ini dikritik banyak pihak, mulai dari pimpinan MPR RI, akademisi hingga organisasi pemerhati pemilu.  Ketentuan anyar termaktub Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023, tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, pada Pasal 8 Ayat 1 dinyatakan bahwa partai politik wajib mengajukan daftar bakal caleg dengan komposisi minimal 30 persen perempuan di setiap daerah pemilihan (dapil).

Namun pada Pasal 8 Ayat 2 menyatakan, bahwa hasil penghitung kuota 30 persen dibulatkan ke bawah, apabila berupa pecahan dengan dua angka di belakang koma tak mencapai 50.  Umpamanya, di sebuah dapil terdapat 4 kursi anggota dewan dan partai politik mengajukan 4 bakal caleg. Maka dengan ketentuan kuota 30 persen, berarti secara matematis partai politik harus mengajukan 1, 20 orang caleg perempuan. Lantaran ada ketentuan pembulatan ke bawah, maka partai akhirnya hanya wajib mendaftarkan satu caleg perempuan.

Related posts

CorsicanDutchEnglishFilipinoFrenchGermanIndonesianItalianKoreanRussianSpanishThai
Hubungi Redaksi NSI